NUSANTARANEWS.CO, Surabaya – Anggota DPR RI periode 2014-2019 Bambang Haryo mengatakan pemerintah harus menjamin ketersediaan bahan bakar minyak subsidi jenis solar untuk angkutan umum dan logistik.
“Namun faktanya ada informasi yang kami terima lebih separuh pasokan solar subsidi dipakai oleh pengerit atau pelangsir di beberapa daerah misalnya di Sumatera, Kalimantan dan Sulawesi,” ungkapnya saat dikonfirmasi di Surabaya, Minggu (20/10/2019).
Di daerah-daerah tersebut, sambung peraih Award Anggota Parlemen Aspiratif 2019 ini, BBM disalurkan ke industri dan dijual ke pengecer.
”Akibat kelangkaan solar subsidi, truk angkutan barang terpaksa antre hingga berhari-hari hanya untuk mengisi BBM sehingga produktivitas mereka menjadi rendah dan kegiatan logistik terganggu,” jelasnya.
Menurut Ketua DPP Partai Gerindra Bidang Maritim ini, kuota solar subsidi yang ditetapkan sebesar 14,5 juta kiloliter pada tahun 2019 sebenarnya lebih dari cukup untuk transportasi umum dan logistik.
Namun, berdasarkan data BPH Migas, realisasi penyaluran solar subsidi per 25 September 2019 sudah mencapai 11,67 juta KL atau 80,46% dari seharusnya 73,42% saja dari kuota.
“Perkiraan saya, penggunaan solar subsidi seharusnya tidak lebih dari separuh kuota itu,” ungkap Bambang Haryo.
BPH Migas sebenarnya sudah mencabut surat edarannya tentang pengendalian kuota solar subsidi sebagai antisipasi over kuota BBM tersebut. Meskipun demikian, menurut dia, kelangkaan solar subsidi masih terjadi di berbagai daerah.
Bahkan, dia mengungkapkan ada indikasi BBM subsidi juga akan dibatasi untuk angkutan penyeberangan dan nelayan. Dia khawatir pembatasan itu tidak hanya memukul usaha penyeberangan, tetapi juga membahayakan keselamatan penumpang.
“Jika BBM subsidi untuk Kapal Ferry juga dibatasi, akibatnya akan fatal terhadap keselamatan pelayaran. Jangan sampai kapal ferry kehabisan BBM di tengah laut seperti kecelakaan KMP Senopati Nusantara pada akhir tahun 2006. Kapal itu tenggelam akibat stabilitas kapal negatif gara-gara kehabisan BBM di tengah laut,” paparnya.
Bambang Haryo menegaskan, subsidi BBM untuk angkutan penyeberangan tidak boleh dikurangi melainkan justru perlu ditambah dengan insentif lain.
“Angkutan ferry sangat vital. Selain berfungsi sebagai infrastruktur layaknya jembatan, Kapal Ferry sekaligus menjadi alat angkut. Ini sebenarnya tugas pemerintah tetapi dilakukan oleh swasta,” ujarnya.
Ditambahkan oleh pria yang juga Ketua DPP Partai Gerindra Bidang Maritim ini, adanya permainan BBM ini, pihaknya melihat lemahnya pengawasan kementerian ESDM,“ Bahkan bisa diduga ada memang ada permainan,”sambungnya.
Oleh sebab itu, kata Bambang Haryo, pihaknya berharap pihak kepolisian, BPK dan KPK untuk menindak adanya temuan-temuan tersebut
“Jelas sekali dengan adanya praktek-praktek permainan BBM tersebut,kami minta diusut tuntas karena ini mengancam perekonomian masyarakat di Indonesia dan sudah jelas negara dirugikan dalam hal ini dan khususnya bisa mengancam keselamatan publil,” tutupnya.
Pewarta: Setya W