NUSANTARANEWS. CO, Jakarta – Waketum Gerindra, Arief Poyuono sistem e-budgeting yang kualitasnya buruk yang digunakan Pemprov DKI Jakarta hasil warisan Ahok diduga pengadaan sistem e-budgeting yang buruk yang tidak bisa mendeteksi pos anggaran Pemprov DKI Jakarta yang sarat dengan korupsi dan pagu anggaran yang mengada-ngada.
“Diduga keras di saat pengadaan pembangunan sistem e-budgeting Pemprov DKI ada dugaan tindak pidana korupsi,” kata Poyuono lewat keterangan tertulis, Jakarta, Jumat (1/11/2019).
Akibat sistem e-budgeting yang tidak mutu tersebut, kata dia, sehingga penempatan anggaran anggaran yang dibuat buat dengan tujuan untuk mencuri dana APBN DKI Jakarta seperti pengadaan Lem Aica Aibon sebesar Rp 82 miliar, serta pengadaan bolpoin senilai Rp 123 miliar.
“Akibat Semua ini sekarang semua menyalahkan Anies Baswedan, nah Anies jadi ketiban sial akibat sistem e-budgeting yang buruk yang tidak bisa mengawasi sistem pengunaan anggaran yang clean and perform dari penyalahgunaan anggaran,” ungkapnya.
Idealnya, lanjutnya, jika sistem e-budgeting itu punya sistem dan kualitas yang bermutu maka hal-hal yang di mana terjadi sebuah penyalahgunaan pada sebuah wewenang yang ada pada sebuah jabatan yang di mana berada di dalam sebuah instansi pemerintahan maka akan dapat diketahui oleh masyarakat dan auditor BPK.
“Begitu pemborosan terhadap anggaran juga akan akan dapat berkurang dikarenakan dengan adanya e-budgeting maka setiap orang akan melihat apa saja yang berada di dalam e-budgeting dan masyarakat dapat memantau hal tersebut secara langsung,” ujarnya.
“Lah ini masyarakat tidak bisa mengakses e-budgeting DKI Jakarta jangan-jangan software dan hardware yang dipakai kelas jangkrik,” cetus Poyuono.
“Jadi, jangan salahkan Anies (Baswedan) yang hanya sebagai second user dong,” pintanya. (ach/sld)
Editor: Eriec Dieda