NUSANTARANEWS.CO – Anggota Komisi VII DPR RI, Mukhtar Tompo, menilai rumitnya proses politis dan belum matangnya perencanaan Pemerintah dalam menggarap mega proyek kelistrikan 35.000 Mega Watt (MW) guna mengatasi defisit listrik masih sulit terwujud.
Bahkan, menurut Mukhtar, Program Indonesia Terang yang digagas Pemerintah guna mencapai target elektrifikasi 97 persen juga belum merata dilakukan di semua daerah.
“Belum ada pernyataan spirit dari pemerintah bahwa proyek ini bisa terwujud. Saya berharap Presiden urun rembuk dulu dengan kementerian teknis, yaitu ESDM (Energi dan Sumber Daya Mineral) dan PLN (Perusahaan Listrik Negara). Matangkan dulu, jangan gegabah membuat planning,” ungkapnya di Gedung di DPR/MPR RI, Jakarta, Kamis (18/8/2016).
Mukhtar mengatakan, pertimbangan Pemerintah yang tetap ngotot ingin membangun mega proyek tersebut mungkin saja benar karena melihat kebutuhan energi listrik di daerah yang masih belum memadai. Akan tetapi, lanjutnya, kalau Kementerian ESDM ataupun Badan Usaha Milik Negara (BUMN) seperti PLN menyatakan sulit terwujud, tentu sulit juga bagi Pemerintah untuk merealisasikannya.
“Kalau tidak terwujud, kan malu. Bagi saya mimpi, kalau kabinetnya tidak kompak soal proyek ini. Kalau kementerian teknis dan PLN mengatakan tidak bisa, mau bagaimana lagi. Komisi VII sendiri sudah sering mengkritisi proyek tersebut. Saya sempat berharap Menteri ESDM yang baru bisa bahas ini. Ternyata, baru 20 hari menjabat sudah dicopot,” ujar Politisi dari Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura) itu. (Deni)