NUSANTARANEWS.CO, Jakarta – Pemerintah diminta sediakan anggaran darurat untuk tenaga kesehatan dalam rangka mendampingi seluruh KPPS.
Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Mardani Ali Sera mendesak Presiden Jokowi untuk segera bertindak atas semakin banyaknya petugas KPPS meninggal dunia. Jumlah petugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) yang meninggal tercatat sebanyak 440 orang.
“Pak Presiden yang terhormat, tolong segera menyediakan anggaran darurat untuk turunkan petugas kesehatan melakukan pendampingan kepada seluruh KPPS hingga selesai perhitungan suara berlangsung,” kata Mardani dikutip dari keterangan tertulisnya, Senin (6/5/2019).
Lebih lanjut politisi PKS mengatakan bahwa Bab ini tidak cukup presiden hanya mengucapkan berdukacita mendalam, harus ada tindakan kongkrit agar tidak semakin bertambah meninggalnya para pejuang demokrasi tersebut.
Baca juga: Kematian Anggota KPPS, Ironi Sebuah Negara Demokrasi
“Tidak cukup dengan berucap berduka cita, Saya mendesak segera minta anggaran darurat melalui Menteri Keuangan (Menkeu) dan koordinasi dengan Menteri Kesehatan (Menkes) untuk menerjunkan tenaga kesehatan,” ujarnya.
Pria kelahiran Betawi ini juga mengatakan, sebentar lagi bulan ramadan jadi ada kemungkinan bisa lebih banyak korban lagi bila tidak ada tindakan preventif walaupun sedikit terlambat.
“Kita sudah memasuki bulan ramadan, saya berharap tidak ada lagi korban KPPS yang meninggal ataupun sakit dan bisa menjalankan ibadah bulan sekaligus menjalankan tugas di lokasi lokasi perhitugan suara,” pungkas Mardani.
Berdasarkan data tersebut, jumlah petugas KPPS yang meninggal dunia bertambah 16 orang, sedangkan sakit bertambah 120. Pertambahan ini terhitung sejak Jumat (3/5) malam.
Berikut rincian data petugas KPPS pemilu 2019 yang meninggal dunia.
Jawa Barat (111 orang)
Jawa Tengah (62)
Jawa Timur (39)
Banten (23)
Lampung (19)
Sumatera Utara (14)
D.I.Y Yogyakarta (11)
DKI Jakarta (22)
Kalimantan Barat (10)
Nusa Tenggara Timur (10)
Riau (12)
Sumatera Selatan (22)
Aceh (7)
Bengkulu (7)
Sulawesi Utara (7)
Kalimantan Timur (7)
Kalimantan Selatan (8)
Papua (6)
Sulawesi Selatan (5)
Jambi (5)
Nusa Tenggara Barat (4)
Kalimantan Tengah (3)
Kepulauan Riau (3)
Sumatera Barat (3)
Maluku (3)
Bali (2)
Sulawesi Tengah (1)
Sulawesi Tenggara (1)
Sulawesi Barat (12)
Kalimantan Utara (1)
(eda/ach)
Editor: Eriec Dieda
