NUSANTARANEWS.CO, Jakarta – Pakar filsafat sekaligus pengamat politik Rocky Gerung angkat bicara soal rencana pemerintah menggunakan skema availability payment dalam pemindahan ibu kota baru.
Dimana dalam skema ini nantinya pemerintah akan membayar fee kepada pihak swasta yang membangun gedung tersebut dalam kurun waktu tertentu.
Menanggapi hal itu, Rocky Gerung menyebut pemerintah seperti ngekost. “Ok. Jadi pemerintah ngekost. Ibukota ada ibu kost-nya,” tulis Rocky Gerung dalam akun twitter pribadinya dikutip Rabu (28/8/2019).
Sebelumnya dilansir dari Merdeka.com, pemerintah mengaku akan meminimalisir penggunaan dana APBN dalam pembangunan ibu kota baru. Untuk itu pemerintah akan melibatkan badan usaha dalam pembangunannya.
Kepala Bappenas, Bambang Brodjonegoro mengatakan, salah satu bentuk skema kerjasamanya adalah availability payment. “Namanya availability payment,” kata Bambang, di Kantor Bappenas, Jakarta, Selasa (27/8).
Dalam skema itu, pemerintah akan membayar fee kepada badan usaha atau pihak swasta dalam kurun waktu tertentu sebagai pihak yang telah membangun Ibu Kota.
Dirinya mencontohkan misal badan usaha membangun dan mengelola gedung dengan masa konsesi selama 20 tahun. Dalam kurun waktu 20 tahun itu pemerintah akan membayar fee kepada badan usaha.
“Jadi swastanya yang mengelola misalnya gedungnya, selama 20 tahun dan dalam 20 tahun itu pemerintahan membayar fee dari pemakaian gedung itu,” jelasnya.
Pewarta: Romadhon