NUSANTARANEWS.CO – Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti dalam dua tahun terakhis menunjukkan kinerjanya yang berani, sigap, dan tangkas dalam menindak tegas para pelaku illegal fishing. Sorotan dan perhatian tidak hanya datang dari masyarakat Indonesia, tetapi juga dari mata dunia.
Untuk itu, Menteri Susi berbicara lugas tentang pentingnya sinergi antarnegara dalam memberantas illegal fishing. Hal itu dipaparkannya saat ia jadi panelis di acara Our Ocean Conference 2016 dengan tema “The Safe Ocean Network and Detection, Enforcement and Prosecution of Illegal Fishing“, di Departement of State AS, Washington DC, Kamis pagi (15/9) waktu setempat.
“Indonesia terus dan tanpa henti melawan illegal fishing. Tak lama setelah saya dilantik sebagai menteri, saya memberlakukan moratorium nasional terkait lisensi pencarian ikan untuk kapal-kapal yang dibuat di luar Indonesia,” ungkap Susi dalam pidatonya saat forum berlangsung seperti dikutip dari siaran pers yang diterima nusantaranews, Jumat (16/9).
Dalam kesempatan baik itu, Menteri Susi menceritakan awal kebijakannya saat pertama menjadi menteri hingga terbentuknya Satgas 115. “Kami mendirikan gugus tugas Presiden untuk memerangi penangkapan ikan, berfungsi sebagai sistem penegakan satu-atap, yang terdiri dari Angkatan Laut (TNI), Kepolisian, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Bakamla dan Jaksa Agung dalam satu kantor”, lanjutnya.
Menteri Susi juga mengungkapkan adanya pelanggaran operasional, mulai dari pemalsuan ijin dokumen kapal hingga mempekerjakan tenaga asing secara ilegal. “Tidak hanya sebatas pada pidana berkaitan dengan pencurian ikan, namun juga hingga pelanggaran terhadap Hak Asasi Manusia (HAM),” tegasnya.
Setelah dilakukan penelusuran lebih jauh, kata Susi, ditemukan fakta bahwa pelaku kejahatan pencurian ikan ini dilakukan di lintas batas negara. Pelakunya, juga melibatkan organisasi yang terstruktur.
“Ini harus menjadi perhatian kita, bahwa aktivitas illegal fishing ini terkait dengan kejahatan transnasional yang terorganisir dan kejahatan lainnya di luar sektor perikanan,” cetusnya.
Dalam dua tahun terakhir, sejak Susi menjadi Menteri, citra pemerintah Indonesia dikenal tegas menindak pencuri ikan, dengan penerapan hukuman yang konsisten yakni penenggelaman kapal. Susi menyadari bahwa illegal fishing juga termasuk kejahatan transnasional.
“Indonesia mengakui, dari berbagai penyelidikan bahwa ada banyak pelanggaran dan kejahatan yang dilakukan sepanjang rantai usaha perikanan. Dan karena banyak yuridiksi terlibat, kami memahami bahwa kegiatan penangkapan ikan kejahatan terorganisir transnasional perikanan,” kata susi menutup.
Konferensi bertaraf internasional yang digelar dari 15 sampai 16 September 2016, selain dihadiri Menteri Susi juga hadir Menteri Kelautan Ghana Sherry Ayittey dan Ian Urbini dari New York Times. Bertindak sebagai moderator adalah Laksmana Madya Timothy Gallaudet dari Angkatan Laut AS.
Konferensi ini dihadiri oleh lebih dari 30 Menteri Luar Negeri dan Menteri Kelautan berbagai negara maritim, serta 350 pakar dan praktisi bidang kemaritiman. Ini merupakan kali ketiga Our Ocean Conference digelar.
Selain menghadiri Our Ocean Conference 2016, dalam kunjungannya ke Washington DC selama tiga hari, Susi melakukan pertemuan bilateral dengan Menteri Luar Negeri Australia Julie Bishop dan petinggi National Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA) Amerika Serikat. Dan dalam kunjungan kerjanya ke Washington DC, Susi didampingi Koordinator Staf Khusus Satgas 115 Mas Achmad Santosa serta perwakilan dari KBRI Washington DC dan anggota delegasi lainnya. (Sule/Restu)