Menlu RI Tegaskan Keterlibatan Indonsia dalam Krisis Kemanusiaan di Myanmar

Rohingya children

Seorang anak laki-laki berjalan di antara puing-puing setelah kebakaran menghancurkan tempat penampungan di sebuah kamp pengungsi Muslim Rohingya di negara bagian Rakhine bagian barat dekat Sittwe. (Foto: Reuters/Thomson)

NUSANTARANEWS.CO, Jakarta – Menteri Luar Negeri Retno L.P Marsudi menghadiri acara Working lunch on the situation in Rakhine State yang diadakan oleh Menlu Inggris, Boris Johnson, Senin (18/09).

Menlu RI menegaskan Indonesia harus terlibat dalam mengatasi krisis kemanusiaan di Rakhine State, Myanmar.

“Sebagai negara sahabat dan bertetangga, Indonesia tentunya tidak dapat tinggal diam melihat situasi yang terjadi di Rakhine State, Myanmar”, kata Menlu seperti dikutip laman Kemenlu RI, Selasa (19/9/2017).

Dalam pertemuan tersebut, National Security Adivisor Myanmar mengatakan pemerintah Myanmar telah membentuk Satgas guna menyalurkan bantuan kemanusiaan ke Rakhine State. Satgas tersebut melibatkan ICRC (International Committee of the Red Cross) dan beberapa negara lain termasuk ASEAN.

Pada kesempatan tersebut, Menlu RI menjelaskan langkah diplomasi marathon yang dilakukan Indonesia dengan melakukan marathon diplomacy ke Bangladesh dan Myanmar. Selain bertemu dengan para pemangku kepentingan di kedua negara tersebut, Menlu Retno juga menyampaikan formula 4+1 yang dapat menjadi jawaban dari situasi yang terjadi di Rakhine State. Formula 4+1 yang diajukan adalah pemulihan keamanan dan perdamaian, menahan diri tidak menggunakan kekerasan, perlindungan bagi seluruh penduduk tanpa memandang latar agama atau etnis, serta akses bantuan kemanusiaan. Selain keempat elemen, langkah ke depan adalah memastikan pelaksanaan rekomendasi laporan Kofi Annan.

“Menlu Australia, Menlu Swedia, dan Dubes AS untuk PBB, secara khusus memuji langkah Indonesia dan kerja keras Menlu RI dalam membantu mencari solusi di Rakhine State,” tulis Kemenlu RI di lamannya itu.

Pertemuan ini juga dihadiri wakil dari kantor Sekjen PBB, dan para menteri luar negeri dan Duta Besar dari sejumlah negera seperti Bangladesh, Myanmar, Australia, Swedia, Turki, Rusia, China, Kanada, Amerika Serikat, dan Malaysia. (ed)

(Editor: Eriec Dieda)

Exit mobile version