NUSANTARANEWS.CO – Dua hari lalu, media cetak majalah nasional menemui saya untuk wawancara tentang, apa yang disebutnya sebagai prahara politik di Indonesia. Banyak hal yang ditanya ke saya.
Tapi satu yang menarik, prahara politik ini termanifestasikan secara personal pada sosok Pak Jokowi dan Pak Prabowo. Asumsi yang dipakai masih merujuk pada fenomena Pilpres 2014 lalu. Siapapun yang mengkritik kekuasaan, dianggap pendukung Pak Prabowo. Kritik diarahkan menjadi semacam kebencian. Sebaliknya, siapapun yang mendukung kekuasaan dianggap pendukung Pak Jokowi. Mengkritik kekuasaan dianggap menjadi mengkritik Pak Jokowi. Sehingga jika ada media non-mainstream yang mengkritik pemerintahan, langsung dialamatkan pada Pak Prabowo.
Menurut saya ini pandangan keliru, dan perlu diluruskan. Pilpres 2014, walau cukup keras tapi sudah selesai dengan damai. Melalui Pemilu kita berhasil memilih Presiden baru, Pak Jokowi. Dalam beberapa fase, baik Pak Prabowo atau Pak Jokowi sendiri beberapa kali bertemu cukup hangat. Sebagai orang besar, saya berkeyakinan keduanya bisa menerima dan memahami posisi masing-masing. Done.
Lantas mengapa semua bentuk kritik pada pemerintahan masih dialamatkan pada (katakanlah kubu) Pak Prabowo? Bagaimana dengan Pak SBY? Sebab saya mencermati, aktivitas pembicaraan politik di media sosial dari pendukung Pak Jokowi justru lebih condong menyerang kubu Pak SBY. Masih ingatkan wacana ‘Presiden Kemarin Ngapain Aja?’ Ini jelas mengarah pada Pak SBY. Saya cermati kubu pendukung Pak SBY juga aktif memberi klarifikasi dengan sesekali mengkritik balik Pak Jokowi.
Anehnya, yang diserang opini negatif Pak SBY, tapi mengapa yang dituduh mengkritik Pak Jokowi adalah kubu Prabowo? Naluri ilmu pengetahuan tentang Public Opinion saya membimbing bahwa tidak ada wacana yang lahir menjadi kekuatan opini publik tanpa disain. Artinya, sadar atau tidak (masih perlu diteliti) kekuatan bangsa kita lagi diaduk-aduk dengan cara mengaduk kekuatan yang terpersonifikasi pada sosok tokoh berpengaruh. Ini tentu tidak sehat untuk persatuan dan kesatuan bangsa ke depan.
Saya kemudian ingin kita semua kembali ke jalur normal. Dimana kekuasaan diselenggarakan dengan tetap menerima kritik warga sebagai kontrol. Kritik terhadap penyelenggaraan negara tidak dapat disematkan pada identitas kelompok, kekuatan politik apalagi disederhanakan pada personifikasi sosok sebagai identitas pengkritik. Sebab, asasinya kritik itu berbasis “nilai baik” bagi warga, bukan berbasis kelompok apalagi personifikasi.
Pada setiap era, selalu ada kelompok pengkritik. Tentu saya hanya kemukakan pada era yang saya alami. Pada era Pak Harto yang dianggap sebagai pemimpin otoriter kritik juga ada bahkan terorganisir melalui Petisi 50. Demikian juga pada masa Pak Habibie, Gus Dur, Bu Mega dan Pak SBY.
Mengapa kritik itu penting terhadap penyelenggaraan kekuasaan? Karena kekuasaan cenderung dapat disalahgunakan, ini nilai atau pemahaman universal. Dan yang terpenting adalah, sehebat atau sebaik apapun kekuasaan diselenggarakan tetap membutuhkan perspektif lain di luar kekuasaan.
Sebagai petinju, kurang hebat apa Muhammad Ali dan Mike Tyson? Namun pada masanya, kedua petinju hebat tersebut tetap membutuhkan pelatih. Semua tau, jika Muhammad Ali atau Mike Tyson diadu di atas ring dengan pelatih mereka dalam sebuah pertandingan resmi, pasti pelatih mereka dapat dirobohkan dengan mudah. Demikian pula dengan Messi, Neymar atau Ronaldo. Semahal apapun harga mereka dalam bursa transfer sepak bola, sebagai tim kesebelasan mereka tetap tidak bisa bermain sendirian. Untuk bermain bersama apalagi menghadapi pertandingan, mereka membutuhkan pelatih. Untuk apa?
Pelatih bekerja memberi perspektif lain dari kelemahan petinju, pemain bola atau apapun yang membutuhkan pelatih. Bentuknya bisa kritik, evaluasi, koreksi atau bahkan hukuman. Untuk apa? Untuk kebaikan dan kemenangan bersama. Inilah tujuan mulia para pengkritik yang harus ditangkap oleh siapa saja yang dikritik.
Tentu saja, kritik tersebut harus berdasarkan fakta, setidaknya argumen yang mencerahkan dan disampaikan dengan cara yang baik. Jika kritik disampaikan dengan penuh caci maki dan kebencian, pastikan itu adalah musuh kemanusiaan.
Dalam perspektif ini, sebuah kritik adalah sebuah metode yang bekerja sebagai kontrol untuk mencapai kebaikan bersama. Sebab itu, kritik juga perlu pengorganisasian. Karena pencitraan yang terorganisir lebih baik dari kritik yang tidak terorganisir. (Iswandi Syahputra)
*Iswandi Syahputra, adalah Komisioner KPI periode 2013-2016 dan Dosen Prodi Ilmu Komunikasi UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta.
