NUSANTARANEWS.CO, Jakarta – Laporan keuangan Garuda Indonesia ditolak, slogan BUMN Hadir untuk Negeri dinilai tidak memberikan dampak.
Ekonom Konstitusi, Defiyan Cori mengomentari terkait penolakan laporan keuangan Garuda Indonesia yang dilakukan dua orang komisarisnya yakni Chairul Tanjung dan Dony Oskaria. Menurutnya, slogan BUMN Hadir untuk Negeri justru tidak berdampak pada kasus mahalnya harga tiket pesawat Garuda Indonesia dibanding maskapai swasta lainnya hampir enam bulan terakhir.
“Alasan penolakan kedua komisaris Garuda Indonesia ini sangat substantif dalam konteks laporan keuangan yang harus mengikuti prinsip-prinsip standar akuntansi internasional dan pelaporannya, walaupun materinya adalah soal teknis,” kata dia, Jakarta, Selasa (7/5/2019).
Penolakan teknis yang mereka sampaikan adalah soal pengakuan pendapatan yang kemudian mempengaruhi kondisi rugi atau laba korporasi berdasar satu siklus (tahunan).
Baca juga: Polemik Mahalnya Tiket Pesawat, Ekonom Konstitusi: Garuda Indonesia Harus Diaudit oleh BPK
Meskipun begitu, kata Defiyan, penolakan yang lebih mendasar adalah soal posisi pendapatan yang diakui dari perusahaan Mahata sementara pertumbuhan penjualan Garuda Indonesia melambat.
“Preseden ini bisa menular ke BUMN-BUMN lain jika Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) abai atas permasalahan teknis ini sehingga publik dan negara akhirnya yang dirugikan dalam jangka pendek dan panjang,” paparnya.
BUMN Hadir untuk Negeri adalah slogan yang beredar pada perusahaan-perusahaan atau korporasi plat merah atau sebagian besar sahamnya milik negara. Seperti apa hadirnya perusahaan-perusahaan BUMN tersebut bagi negeri ini hingga kini masih belum terasa manfaatnya bagi masyarakat kecuali kegiatan-kegiatan sporadis. Paling tidak, ketidakhadiran BUMN itu tampak pada kasus mahalnya harga tiket pesawat Garuda Indomesia dibanding maskapai swasta.
(eda)
Editor: Eriec Dieda