Jalan Tol Trans Jawa Masih Belum Berikan Dampak Bagi Ekonomi Rakyat

Jalan Tol Trans Jawa, Solo-Ngawi. (FOTO: NUSANTARANEWS.CO/Istimewa)
Jalan Tol Trans Jawa, Solo-Ngawi. (FOTO: NUSANTARANEWS.CO/Istimewa)

NUSANTARANEWS.CO, Jakarta – Wakil Ketua Umum Partai Gerindra, Arief Poyuono mengatakan koneksi Jalan Tol Trans Jawa dari Merak sampai Surabaya masih belum memperhatikan dampak negatif terhadap masyarakat dan pegiat ekonomi kerakyatan.

“Meski sebagian masih bersifat fungsional telah mendatangkan suka cita bagi para pemudik Lebaran 2018,” kata Arif, Jakarta, Rabu (5/12/2018).

“Namun tidak pernah dipikirkan dampak negative terhadap masyarakat yang memiliki aktivitas di jalan Daendles seperti usahawan dan pegiat ekonomi kerakyatan di sepanjang jalan Daendels. Mereka tidak lagi kecipratan rezeki tahunan dari arus mudik. Ataupun aktivitas tranportasi sehari hari yang melalui jalan raya di sepanjang Pantura,” sambungnya.

Baca juga: Menteri PUPR: Tol Trans Jawa Mulai Beroperasi Akhir 2019

Ketua Umum Federasi Serikat Pekerja BUMN Bersatu ini mengungkapkan, data kajian Bank Indonesia perwakilan Cirebon menunjukkan dalam kurun waktu kurang dari 2 tahun, semenjak dibukanya ruas jalan Tol Cikampek-Palimanan (Cipali), beberapa bidang usaha pada Jalur Pantura telah mengalami penurunan bahkan kebangkrutan.

Misalnya saja, hampir 70% restoran tutup, 30% warung kecil mengalami penurunan pendapatan dan 70% SPBU mengalami penurunan omzet.

“Dampaknya adalah terjadi banyak PHK serta pengangguran serta peningkatan kemiskinan masyarakat di jalur Pantura. Dan akan juga berpengaruh terhadap aktivitas ekonomi masyarakat di jalur Pantura yang melewati provinsi Jawa Tengah, Jawa Timur, manakala jalan tol Trans Jawa telah beroperasi secara penuh,” paparnya.

Baca juga: Kangmas Jokowi, Masyarakat Butuh Jalan Raya Negara Bukan Jalan Tol

Dengan munculnya jalan tol Trans Jawa, kata dia, akan terjadi perubahan pola pertumbuhan kawasan, baik secara alami maupun terpaksa.

“Untuk catatan pembangunan jalan tol trans java lebih banyak saat ini dibangun dan dikelola oleh perusahaan Asing dan swasta nasional serta BUMN yang memiliki penguasaan penuh selama puluhan tahun untuk memungut biaya tarif tol yang tentu saja tidak banyak memberikan manfaat bagi masyarakat di Pantura,” beber Arief.

(gdn/wbn)

Editor: Gendon Wibisono

Exit mobile version