NUSANTARANEWS.CO, Jakarta – Ketua DPN PETANI, Cahyo Gani Saputro menilai perkembangan kedaulatan pangan Indonesia belum signifikan. Indikatornya, kata dia, adalah alih fungsi lahan pertanian yang tidak sebanding dengan cetak sawah baru.
“Rumah tangga pertanian menurun, impor sorgum yang biasa jadi pakan pengganti jagung dan tepung cukup besar, impor gandum yang besar dan harga beras yang tinggi namun tak sebanding hpp gabah. Artinya keuntungan bukan di petani atau produsen,” jelas Cahyo kepada NUSANTARANEWS.CO, Jakarta, Selasa (27/2/2018) malam.
Menurut Cahyo, kenaikan anggaran pertanian tidak berbanding lurus dengan progres kedaulatan pangan. Di mana kedaulatan pangan adalah program utama Pemerintahan Jokowi-JK selain infrastruktur.
“Infrastruktur saat ini progresnya sangat memuaskan semua kalangan bahkan melompat jauh,” ujarnya.
Dia mengatakan, beberapa hal yang penting menjadi terobosan pemerintah antara lain, skala prioritas pada alih fungsi lahan pertanian produktif tidak menjadi kawasan pengembangan non pertanian, mengubah bantuan pemerintah atas subsidi pupuk ke alat dan sarana pembuat pupuk organik bagi petani.
“Pembagian benih hibrida ditekan seminimal mungkin dengan memberikan keleluasaan bagi petani mengembangkan benih lokal dan perlindungan hukum dari kriminalisasi dari urusan bisnis perdagangan. Kemudian, merubah bantuan alsintan menjadi bantuan tunai yang dapat digunakan melalui kartu kredit sehingga tercatatat dan mudah pengawasannya,” imbuh Cahyo.
Selain itu, kata dia, penguatan dan daya dukung yang optimal pada kelompok Tani dalam pengolahan, produksi, pempackingan hingga mempermudah segala urusan administrasi perizinan bagi petani.
“Dan mencarikan alternatif bagi lahan yang tidak ekonomis lagi khususnya petani padi di bawah 0,5 Ha agar pendapatan bulanannya dapat mencapai Upah Minimum Regional,” tambah Cahyo.
Pewarta: M. Yahya Suprabana
Editor: Achmad S.
