Impor Senjata Polri Sudah Dua Pekan, DPR Belum Bertindak

Senjata yang diimpor PT. Mustika Duta Mas untuk Korps Brimob Polri tertahan di Gedung UNEX Area Kargo Bandara Soekarno-Hatta. Senjata api jenis 4x46mm SAGL ini diantar langsung oleh Pesawat Charter model Antonov AN-12 TB dengan Maskapai Ukraine Air Alliance UKL-4024. (Foto: Istimewa)

Senjata yang diimpor PT. Mustika Duta Mas untuk Korps Brimob Polri tertahan di Gedung UNEX Area Kargo Bandara Soekarno-Hatta. Senjata api jenis 4x46mm SAGL ini diantar langsung oleh Pesawat Charter model Antonov AN-12 TB dengan Maskapai Ukraine Air Alliance UKL-4024. (Foto: Istimewa)

NUSANTARANEWS.CO, Jakarta – Panglima TNI Gatot Nurmantyo mengaku sampai saat ini masih belum menerima surat undangan mengenai wacana rapat gabungan Komisi I dan Komisi III DPRI terkait dengan pembelian senjata yang dilakukan oleh Polri. Kendati impor senjata Polri itu setidaknya sudah memasuki pekan kedua, DPR tampaknya belum bertindak cepat guna meminta kejelasan antar TNI dan Polri terkait keberadaan 280 senjata api jenis SAGL 40×46 mm dan 5.932 butir peluru yang tertahan di Bandara Soetta.

“Belum ada panggilan,” ujar Gatot singkat di Gedung Dakwah Muhammadiyah, Menteng, Jakarta Pusat, Jumat (6/10).

Gatot mengatakan siap menghadiri undangan rapat gabungan antara TNI, Polri, BIN dan Kementerian Pertahanan bersama dengan Komisi I dan Komisi III DPR RI.

“Belum ada panggilan. Saya sebagai Panglima TNI apabila dipanggil Komisi I dan III akan saya penuhi,” katanya.

Gatot melanjutkan bahwa dirinya sudah bertemu dengan Kapolri untuk membicarakan soal pembelian senjata yang membuat heboh publik negeri itu.

“Saya tiap hari ketemu kok sama Kapolri. Yang tadi rapat kesimpulannya disampaikan sama Menko Polhukam,” pungkasnya.

Sebelumnya Wakil Ketua DPR Taufik Kurniawan sepakat dengan wacana DPR yang berencana untuk mengadakan rapat gabungan antara Komisi I dan III dengan Pimpinan TNI-Polri-BIN dan Kementerian Pertahanan membahas tentang polemik pengadaan senjata.

“Memang ada rencana untuk membuat rapat gabungan antara Komisi III dan Komisi I karena polemik yang ada ini kan antara Panglima TNI, BIN dan Menko Polhukam. Rapat dalam rangka koordinasi ini adalah ide teman-teman yang ada di DPR,” kata Taufik.

Reporter: Syaefuddin A
Editor: Eriec Dieda

Exit mobile version