NUSANTARANEWS.CO, Surabaya – Misi dagang yang dilakukan Pemprov Jatim ke sejumlah propinsi di Indonesia menjadi sorotan pihak legislative di Jatim. Pasalnya, keberadaan misi dagang yang dipimpin gubernur Jatim Khofifah hanya sebatas seremoni saja, tanpa ada promosi Jatim kelanjutannya.
Anggota komisi B DPRD Jatim Mirza Ananta mengatakan misi dagang yang dilakukan Pemprov Jatim yang menjadi persoalan adalah tidak ada lanjutan dari misi dagang tersebut. “Saya melihat tak ada tindak lanjut usai adanya misi dagang. Perlu ada promosi maksimal tentang Jatim keluar propinsi melalui kantor perwakilan dagang yang dimiliki Pemprov,”jelas politisi asal Partai NasDem Jatim ini saat dikonfirmasi di Surabaya, Sabtu (4/12).
Dibeberkan pria asal Ponorogo ini lalu mencontohkan kantor perwakilan dagang yang dimiliki Pemprov Jatim di propinsi Bali. ”Disana mengenaskan sekali kondisi kantornya. Tak layak sebagai kantor perwakilan dagang propinsi besar seperti Jatim. Idealnya harus kantor besar yang ada transaksi perekonomian di sana. Banyak sekali produk asal Jatim diminati pihak lain baik antar propinsi maupun luar negeri,” jelasnya.
Tak hanya itu, kata Mirza, pihaknya juga menyoroti kinerja Disperindag Jatim sebagai leading sector dari misi dagang tersebut.
“Bagaimana perekonomian bisa jalan, kalau kepala dinasnya jarang hadir untuk rapat dengan DPRD Jatim. Sama anggota DPRD Jatim saja tak bisa dihubungi, apalagi komunikasi dengan masyarakat. Ingat kepala dinas itu jabatan publik yang harus bersentuhan dengan masyarakat,” jelasnya.
Sekedar diketahui, Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa memimpin misi dagang ke sejumlah propinsi di Indonesia. Agenda ini dilakukan sebagai upaya mendorong percepatan pemulihan ekonomi akibat Pandemi Covid-19.
Dalam setiap misi dagang tersebut diikuti dengan sejumlah kerjasama lainnya antara dinas dengan sejumlah provinsi.
Diantaranya Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Badan Kepegawaian Daerah (BKD), Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM), Dinas Kelautan dan Perikanan, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP), Dinas Peternakan, Dinas Pertanian, Dinas Perkebunan, Dinas Kehutanan serta Dinas Koperasi dan UKM. (setya)