NUSANTARANEWS.CO, Jakarta – Sekjend DPP Golkar Idrus Marham membantah pihaknya meminta presiden Joko Widodo (Jokowi) membatalkan pencegahan terhadap terdakwa kasus e-KTP Setya Novanto bepergian ke luar negeri. Menurutnya, Golkar tidak pernah berusaha mempengaruhi pimpinan DPR untuk menyurati presiden.
Idrus mengatakan terlalu bodoh bagi pihaknya jika berusaha mengintervensi presiden dalam rangka membatalkan keputusan pencegahan pergi ke luar negeri bagi Novanto.
“Logis nggak kita meminta, sementara kita tahu beliau punya komitmen pemberantasan korupsi. Orang yang menghargai lembaga, tidak mungkin mengintervensi. Lalu kita minta, khan nggak mungkin,” ujar Idrus di gedung DPR, Senayan, Jakarta, Kamis (13/4/2017).
Idrus menyampaikan pihaknya menghormati presiden Jokowi sebagai sosok yang komitmen terhadap pemberantasan korupsi. Karena itu, kata dia, proses hukum yang membelit ketua umum partainya tetap harus di sesuaikan dengan prosedur yang berlaku.
Idrus mengakui fraksi Golkar mengajukan surat ke pimpinan DPR menyusul pencegahan Novanto ke luar negeri. Kendati demikian, lanjutnya, surat yang diajukannya semata memohon penjelasan ihwal pencegahan yang ditetapkan kepada Novanto.
“Jadi memohon penjelasan seperti apa dan itu nanti disini ada kajian komisi III. Nanti akan kita lihat. Misalkan dikaitkan dengan ketua DPR, kemudian dikaitkan dengan keputusan MK,” ucapnya.
Sebelumnya, pimpinan DPR mengirim nota keberatan ke presiden terkait dikeluarkannya surat keputusan pencegahan ke luar negeri terhadap Ketua DPR sekaligus ketua umum DPP Golkar Setya Novanto oleh KPK. Pimpinan DPR menganggap surat pencegahan terhadap Ketua DPR akan berimbas pada anjloknya kinerja lembaga wakil rakyat.
Reporter: Ahmad Hatim