NUSANTARANEWS.CO, Brussel – Enam negara penandatangan Kesepakatan Nuklir Iran akan bertemu di Wina bulan depan, kecuali Amerika Serikat (AS). Pada hari Jumat (21/8), Uni Eropa mengumumkan bahwa perwakilan dari Inggris, Prancis, Jerman, Rusia, Cina, dan Iran akan ikut serta dalam pertemuan tersebut.
Pertemuan itu diperkirakan akan membahas respons AS yang terus meningkatkan upaya untuk memaksakan perpanjangan embargo senjata terhadap Iran yang akan berakhir pada Oktober mendatang, sesuai dengan isi dari kesepakatan nuklir 2015.
Teheran bereaksi keras terhadap langkah AS tersebut. Sementara Rusia dan Cina mengatakan bahwa AS tidak memiliki hak untuk mengupayakan penerapan ulang sanksi setelah menyatakan mundur dari kesepakatan nuklir itu. Jerman, Inggris, dan Prancis juga menyatakan sikap penentangan yang sama terhadap keputusan AS tersebut.
Seperti diketahui, AS mulai menuntut PBB agar memberlakukan kembali sanksi terhadap Iran. Menteri Luar Negeri AS Mike Pompeo menuduh Iran telah melanggar kesepakatan nuklir tahun 2015 yang dibuat antara Iran dan lima anggota tetap Dewan Keamanan PBB serta Jerman. Surat itu menuntut agar semua sanksi PBB diberlakukan kembali, karena Iran memperkaya uranium melampaui batas yang ditetapkan oleh kesepakatan itu dan berulang-kali melanggar embargo senjata.
Pompeo juga telah bertemu presiden Dewan Keamanan PBB, Dian Triansyah Djani, di New York, pada hari Kamis (20/8) menyusul penolakan Dewan Keamanan teerhadap draf resolusi yang disponsori AS untuk memperpanjang embargo senjata atas Iran.
Terlepas dari itu, Kepala Badan Tenaga Atom Internasional (IAEA), Rafael Grossi, berencana akan mengunjungi Iran untuk pertama kalinya, di tengah penolakan Iran memberikan akses bagi inspektur-inspektur PBB atas sebagian fasilitasnya.
Sumber-sumber diplomatik mengatakan bahwa Direktur Jenderal IAEA Rafael Grossi berharap dapat mengunjungi Teheran secepatnya pekan depan guna mengadakan pembicaraan dengan pejabat-pejabat tinggi Iran untuk meminta kerja sama Iran dalam inspeksi IAEA terhadap dua fasilitas yang diduga menjadi tempat penyimpanan material nuklir yang tidak dideklarasikan oleh negara itu.
Dewan gubernur badan pengawas nuklir PBB itu mengesahkan sebuah resolusi pada bulan Juni yang menyerukan Iran agar memberikan akses kepada para inspektur PBB di kedua fasilitas tersebut. Resolusi itu diusulkan oleh Inggris, Prancis, dan Jerman.
IAEA berencana melansir laporan yang diperbarui mengenai program nuklir Iran pada awal September, menjelang pertemuan dewan gubernur pada pertengahan bulan. Isu Iran diperkirakan akan menjadi fokus utama pertemuan itu. (Banyu)