NUSANTARANEWS.CO – Di Inggris, daur ulang sampah botol plastik dibayar pemerintah. Keberadaan sampah plastik telah menjadi permasalahan dunia. Termasuk sampah plastik yang dibuang dan mengapung di laut.
Sampah plastik tidak hanya mencemari lautan, tapi juga membahayakan kelangsungan makhluk hidup. Setiap tahun sedikitnya 12,7 juta metrik ton sampah plastik dibuang ke laut.
Di Asia, Indonesia berada di uratan ke dua setelah Cina menghadapi problematika permasalahan sampah plastik.
Saat ini, diperkirakan baru 10 persen sampah plastik dikelola oleh negara-negara di dunia. Dan pada 2025 mendatang, Indonesia telah berkomitmen memasang target 70 persen pengelolaan sampah di tahun 2025. Dan mengenai sampah plastik ini telah menjadi salah satu tema penting negara-negara kelompok 20 atau G-20.
Menurut sebuah laporan, sedikitnya 80 persen sampah plastik dibuang ke laut. Di Inggris, ada sekitar 57 persen botol plastik dijual pada tahun 2016 dan telah didaur ulang.
Karenanya, Sekretaris Lingkungan Michael Gove mengatakan bahwa pihaknya akan membayar mereka yang mendaur ulang sampah plastik melalui skema pengembalian deposit. Kebijakan ini dikatakan sebagai langkah nyata untuk mengatasi polusi karena lebih dari 8 juta ton plastik dibuang ke lautan setiap tahunnya.
Skema pengembalian deposit ini, kata Gove, memang sengaja dirancang khusus untuk mendaur ulang sampah plastik dari botol minuman.
Saat ini pemerintah Inggris masih fokus membahas skema reward and return guna mengeksplorasi bagaimana mengotori wadah plastik, logam dan gelas dapat dikurangi secara perlahan.
Selain itu, pemerintahan Inggris juga bekerjasama dengan industri untuk mengurangi sampah plastik ini dengan menerapkan skema pengembalian deposit apakah akan efektif atau tidak.
Sementara itu, juru bicara Greenpeace Oceans, Elena Polisano menyebutkan bahwa sampah botol plastik masih menjadi masalah serius, terutama di lautan, bahkan sudah semakin mengkhawatirkan.
“Kami sangat membutuhkan solusi. Dan kami pikir skema pengembalian deposit botol seperti yang dilakukan Michael Gove mungkin salah satu cara terbaik untuk mengatasi permasalahan ini,” kata Elena seperti dikutip The Independent. (Er/Alya)