NUSANTARANEWS.CO – Marsekal Muda TNI (Purn) Teddy Rusdy memiliki sebuah catatan reflektif tentang TNI agar mereka jangan sampai menanggalkan jati dirinya di tengah-tengah derasnya arus globalisasi dan liberalisasi. TNI, kata Teddy, adalah tentara rakyat, tentara pejuang dan tentara profesional, bukan malah justru menjadi tentara negara liberal.
Teddy mengungkapkan sedikitnya terdapat empat hal yang secara sadar ataukah tidak telah menanggalkan jati diri TNI. Keempat poin ini terdapat pada konsepsi reformasi TNI. Pertama, secara bertahap meninggalkan peran sosial politik TNI. Kedua, memusatkan pada tugas-tugas pokok pertahanan negara. Ketiga, meningkatkan konsistensi implementasi doktrin gabungan. Dan terakhir, meningkatkan kinerja manajemen internal.
“Sadarkah TNI, bahwa dengan melaksanakan keempat prinsip dari inti reformasi TNI tersebut, TNI secara sadar telah menanggalkan jati dirinya?,” demikian Teddy.
Sejak kelahirannya pada masa revolusi tanggal 5 Oktober 1945 dan perang kemerdekaan serta perang mempertahankan kemerdekaan sampai dengan 5 Oktober 1965, pengalaman dan proses perjalanan sejarah kelahirannya telah membentuk jati diri TNI, yang secara singkat tertuang dalam sumpah prajurit dan Sapta Marga.
Menyitir buku yang ditulis Kaelan MS, nampaknya di dunia ini hanya bangsa Indonesia yang mengubur filosofinya sendiri serta ideologi bangsa dan negaranya sendiri selama hampir 14 tahun. Betul sekali. Bahkan pada saat bersamaan TNInya bangsa Indonesia telah menanggalkan jati dirinya.
Jati diri TNI sebagai tentara rakyat, tentara pejuang dan tentara profesional dengan fungsinya sebagai kekuatan pertahanan keamanan dan kekuatan sosial telah ditinggalkan dan menjadi tentara negara liberal yang hanya bertugas dan berfungsi sebagai alat pemerintah layaknya pemadam kebakaran yang dijauhkan dari rakyat dan jiwa kejuangannya. TNI telah dipaksa untuk meninggalkan Sapta Marga-nya untuk barak layaknya tentara negara liberal.
Masyarakat yang berpikiran liberal akan mengatakan ‘TNI tidak boleh berpolitik praktis’ dan ‘waspada TNI akan mengambilalih kekuasaan’. Hak politik adalah hak setiap warga negara. Namun TNI sebagai rakyat yang dipersenjatai, sepakat untuk tidak menggunakan hak tersebut selama NKRI dipertahankan, dikelola dalam satu sistem pemerintahan berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 seperti kehendak para pendiri bangsa.
Dalam konteks ini, saya katakan TNI Jangan berpolitik praktis. Namun TNI jangan buta politik. Tetap waspada, NKRI mau dibawa ke kiri oleh paham komunisme, no! NKRI mau dibawa ke kanan oleh paham liberalisme, no!. (Sego/Er)