Beda Pendapat KPK dan BPK Terkait Sumber Waras Disebabkan Oleh Cukong dan Taipan

Ahok vs KPK/Ilustrasi
Ahok vs KPK/Ilustrasi

NUSANTARANEWS.CO – Beda Pendapat KPK dan BPK Terkait Sumber Waras Disebabkan Oleh Cukong dan Taipan. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tidak menemukan adanya tindak pidana salam kasus pembelian lahan milik Rumah Sakit Sumber Waras (RSSW), Jakarta Barat, oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Hal tersebut diungkapkannya saat menggelar rapat bersama Komisi III DPR RI, kemarin, (14/6/2016). Dari hasil penyelidikan, KPK memutuskan untuk tidak meningkatkan proses hukum tersebut ke tahap penyidikan. Artinya, pernyataan KPK berlawanan dengan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang menyatakan ada dugaan pelanggaran hukum dalam kasus Rumah Sakit Sumber Waras.

Asosiasi Ekonomi Politik Indonesia (AEPI) Salamuddin Daeng berpendapat bahwa perbedaan pendapat antara kedua lembaga negara ini sangatlah rawan. Pasalnya perbedaan pendapat tersebut dapat merusak legitimasi salah satu lembaga yang menjadi unsur pemberantasan korupsi atau bahkan dapat merusak legitimasi keduanya, sementara di satu sisi korupsi telah dinilai merupakan kejahatan luar biasa.

“Nah, hancurnya legitimasi kedua lembaga ini merupakan buah dari permainan para koruptor yang sekarang aman,” tutur Daeng saat dihubungi nusantaranews.co di Jakarta, Rabu (15/6/2016).

Lebih lanjut dia mengatakan, konflik antara lembaga yang menjadi unsur pemberantasan korupsi ini menunjukkan bahwa lembaga negara tersebut tidak memiliki tujuan bersama atau visi bersama. Padahal seyogyanya, lembaga negara mengusung tujuan negara. Sekarang yang ada adalah tujuan masing masing pimpinan dari lembaga negara tersebut. “Jadi tampak sekali di era sekarang elite pimpinan lembaga negara memperjuangkan diri pribadi dan keluarganya,” cetusnya.

Daeng menambahkan, konflik kepentingan antar lembaga negara ini merupakan muara dari dikuasainya lembaga-lembaga negara oleh para cukong dan taipan. Sehingga, beda cukong beda pula orientasinya.

“Hasilnya statemen yang keluar dari lembaga negara sekarang adalah statemen cukong dan taipan dan para elite pimpinan lembaga negara hanya juru bicara mereka,” tandasnya. (Restu)

Exit mobile version