NUSANTARANEWS.CO – Plt Gubernur DKI Jakarta, Soni Sumarsono, akhir-akhir ini menyatakan bahwa penyerapan pembangunan tahun 2014 hanya sekitar 67%, sedangkan pada 2015 hanya sekitar 68%. Bahkan penyerapan anggaran tahun 2016 hingga awal Desember baru sekitar 78%. Soni menjelaskan, APBD tersebut tidak terserap maksimal disebabkan sejumlah program kegiatan tidak terealisasi hingga akhir tahun.
Sementara itu, menurut Enny Sri Hartati, pengamat ekonomi INDEF, berbagai persoalan mangkraknya sejumlah program seharusnya dapat lebih cepat diselesaikan, karena Pemerintah DKI memiliki potensi dan keunggulan yang sangat besar dibanding daerah lain.
Gubernur DKI Jakarta dibekali anggaran (APBD) hingga lebih dari 60 triliun rupiah pertahun. “Faktanya berbagai indikator makro Ekonomi justru memperlihatkan kinerja yang terus menurun,” kata Enny di Jakarta.
Abdurrahman menambahkan bahwa kedekatan Pemprov DKI dengan Pemerintah Pusat serta status DKI sebagai daerah otonomi khusus memberikan wewenang yang luas kepada Gubernur DKI dalam mengelola anggaran serta melaksanakan kebijakan.
“Hal itu berbeda dengan provinsi lain, yang mana kuasa anggaran dan kebijakan ada di tangan Bupati dan Walikota,” kata Abdurrahman.
Sebagai sentra ekonomi negara, Pemerintah DKI juga memiliki potensi besar untuk memperoleh dukungan dunia usaha dalam pembangunan. Menurut Kamar Dagang Indonesia (KADIN), perputaran uang nasional di Jakarta mencapai sekitar 70%. Fakta-fakta di atas merupakan bukti bahwa pengelolaan daerah cenderung meminggirkan hak-hak masyarakat miskin dan rentan miskin. Hal tersebut menunjukkan bahwa pemerintah belum mampu menjalankan amanat dari rakyat, terutama dalam menegakkan nilai-nilai kemanusiaan dan keadilan. (Red-01)