Berita UtamaLintas NusaRubrikaTerbaru

Dewan Pendidikan Ponorogo Diundang dalam Rakor Dewan Pendidikan Provinsi Jatim Menyusun Peta Jalan Pendidikan

Dewan Pendidikan Ponorogo Diundang dalam Rakor Dewan Pendidikan Provinsi Jatim Menyusun Peta Jalan Pendidikan

NUSANTARANEWS.CO, Surabaya – Langkah kongkrit untuk mewujudkan program NAWA BHAKTI SATYA yaitu JATIM CERDAS, maka Dewan Pendidikan Provinsi Jawa Timur kembali mangadakan Rapat Koordinasi (Rakor) di Hotel Elmi Surabaya pada Selasa-Rabu (29-30/10/2024).

Rakor Dewan Pendidikan Provinsi Jawa Timur ini mengambil tema Merancang Peta Jalan Pendidikan Jawa Timur. Kegiatan diikuti Dewan Pendidikan, Dinas Pendidikan Kab/Kota, Badan Musyawarah Perguruan Swasta (BMPS) Jawa Timur, MKKS SMA Negeri dan Swasta, MKKS SMK Negeri dan Swasta, Kelompok Kerja MAN dan Swasta, Kemenag, KADIN, PGRI dan IGI Jatim.

“Tujuan dari kegiatan ini adalah untuk mensinkronkan langkah strategi dalam menyiapkan Pendidikan bermutu dan terarah dimulai dari Jawa Timur,” ungkap Suhartono, Plh Sekretaris Dinas Pendidikan Jatim.

Selain itu dia menambahkan, kegiatan bertujuan untuk merumuskan berbagai pokok pikiran dan gagasan konstruktif sebagai bahan penyusunan rekomendasi bagi pengambil kebijakan strategis bidang pendidikan di Jawa Timur. “Utamanya dalam menyiapkan strategi pendidikan dengan keberagaman kebutuhan pemerataan dan berkeadilan,” paparnya.

Baca Juga:  Fokus Entas Kemiskinan di Madura, Inilah Janji Luman Jika Menang Pilgub Jatim

Salah satu nara sumber yang memberikan materi adalah Prof. Dr. Mohammad Nasih, S.E., M.T., Ak yang juga rektor Universitas Airlangga Surabaya. Juga tentunya Prof. Warsono, selaku ketua DP Provinsi Jawa Timur memaparkan pokok-pokok pemikiran terkait dengan peta jalan pendidikan tersebut secara detail dan komprehensif.

Dari Kabupaten Ponorogo yang diundang Dewan Pendidikan yang hadir adalah Ketuanya, Assoc. Prof. Dr. Muhamad Fajar Pramono, M.Si. Sedangkan dari Dinas Pendidikan diwakili Sekretaris, Farida Nuraini, S.Sos., M.M.

Disela-sela kegiatan, Assoc. Prof. Dr. Muhamad Fajar Pramono, M.Si. menjelaskan point-point penting peta jalan pendidikan Jawa Timur (kemudian akan disusun dan disempurnakan tim DP Provinsi) untuk direkomendasikan pada pihak kementerian terkait. “Fungsinya melakukan sinkronisasi dunia pendidikan (PAUD, LBK (Pendidikan non formal), Sekolah Dasar, SLTP, SLTA, SMKK) dengan dunia usaha (Dudi) dan kebutuhan pemerintah,” tambah Assoc. Prof. Dr. Muhamad Fajar Pramono, M.Si.

Selanjutnya dia menyampaikan bahwa tersusunnya peta jalan pendidikan tersebut dalam rangka efesiensi anggaran, efektivitas organisasi dan kemudahan sekolah, orang tua dan masyarakat (tripatit). “Misalnya yang menjadi salah satu kajian keberadaan SMA di Jatim masih menjadi prioritas penting dalam rangka menyiapkan akademisi/ilmuwan untuk menumbuhkan kembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi serta peradaban di Jawa Timur. Apalagi perguruan-perguruan tinggi negeri dan swasta Indonesia ternama berada di Jatim, seperti, Unair, ITS, Unesa, UIN SA, Ubaya, UMS, UNU, Umsida, UB, UMM, UN, Unmer, unej, Politeknik, dll,” imbuhnya.

Baca Juga:  Talang Plastik di Rumah Pak AR

Masih menurut dia, persoalannya dunia pendidikan masing-masing kurang nyambung dengan kepentingan Pemerintah Jatim dan kecenderungan SMA di Jatim. “Karena masing-masing berjalan sendiri-sendiri. Disisi lain adanya overlapping konsentrasi antara perguruan tinggi (semua mau memproduk kedokteran), sehingga kurang fokus/ tajam,” paparnya. Apalagi lulusannya tidak serta merta terserap dalam dunia kerja.

Konsekuensinya menurutnya, disamping membingungkan SMA dan siswanya, juga banyak anggaran yang mubazir dalam konteks Jawa Timur. “Sehingga perlu adanya desain Pemprov Jatim terkait dengan SMA dan konsentrasi serta akses diberbagai perguruan tinggi tersebut. Jika di Jawa Timur ada FISIP, kenapa harus ambil di Yogyakarta atau di Jakarta. Termasuk bidang-bidang lain,” jelasnya.

Pun, perlunya sinkronisasi antara jumlah SMA, perguruan tinggi dan kebutuhan pengembangan Ilmu pengetahuan dan teknologi dalam konteks Jawa Timur. “Juga misalnya pembukaan program studi pada masing-masing perguruan tinggi mestinya nyambung dengan kebutuhan Pemprov dan potensi SMA serta pengguna manfaat,” pungkasnya. (Muh Nurcholis)

Related Posts

1 of 135