NUSANTARANEWS.CO, Jakarta – Pernyataan Ketua MPR Zulkifli Hasan terkait adanya lima partai politik di parlemen yang mendukung lesbian, gay, biseksual, dan transgender (LGBT) berbuntut panjang. Zulhas, sapaan akrab Zulkifli Hasan, dinilai telah menyebarkan kabar tak benar. Pasalnya, PAN dan Hanura tercatat absen dalam pembahasan LGBT di DPR.
Pernyataan itu sendiri disampaikan Zulhas ketika dirinya melakukan sosialisasi empat pilar kebangsaan di Universitas Muhammadiyah pada Sabtu 20, Januari 2018.
Sekjen PPP Asrul Sani pun berang dengan pernyataan Zulhas tersebut. Melalui situs PPP yang dikutip redaksi, Asrul Sani membantah adanya lima parpol di parlemen yang melegalkan LGBT dalam pembahasan rancangan beleid tentang LGBT.
Ia bahkan menuding Zulhas menjadikan isu LGBT tersebut sebagai bahan pencitraan politik belaka. “Mari isu LGBT jangan cuma jadi jualan atau pencitraan politik saja,” ujar Asrul Sani.
Asrul Sani merupakan salah satu anggota DPR yang ikut terlibat langsung membahas LGBT dan kawin sejenis dalam tim panitia kerja (Panja) Rancangan Kitab Undang-undang Hukum Pidana (R-KUHP) di Komisi III bidang hukum. Ia justru mempertanyakan komitmen dan konsistensi PAN mengenai LGBT ini.
“Semua (fraksi) yang hadir setuju LGBT adalah perbuatan pidana. Supaya jelas (fraksi) mana yang hanya kerja di media dan yang kerja konkret dalam hal merumuskan UU LGBT menjadi perbuatan cabul dan dapat dipidana,” papar Asrul Sani yang sekaligus menyebut PAN dan Hanura merupakan dua fraksi yang absen dalam LGBT tersebut di parlemen. Bahkan, katanya, fraksi lain tak tahu bagaimana sikap PAN dan Hanura.
Fraksi-fraksi di DPR membahas LGBT dan kawin sejenis dalam tim panitia kerja (Panja) Rancangan Kitab Undang-undang Hukum Pidana (R-KUHP) di Komisi III bidang hukum. Dalam pembahasan tersebut, dari 10 fraksi yang hadir cuma delapan.
Delapan fraksi tersebut yakni PPP, Nasdem, Golkar, PKS. PKB, PDI Perjuangan, Demokrat, dan Gerindra. Fraksi-fraksi ini, seperti diakui Asrul Sani semuanya hadir, kecuali PAN dan Hanura. (red)
Editor: Eriec Dieda
