Politik

Wiranto Luruskan Perihal 5.000 Senjata Ilegal

NUSANTARANEWS.CO, Jakarta – Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan Wiranto menjelaskan tentang pernyataan Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo terkait rencana impor 5.000 pucuk senjata ilegal oleh institusi di luar militer. Wiranto menjelaskan bahwa pengadaan 500 pucuk senjata laras pendek buatan Pindad oleh Badan Intelijen Negara (BIN) untuk keperluan pendidikan intelijen.

“Saya sudah panggil Panglima TNI dan Polri. Ini hanya masalah komunikasi yang tidak tuntas terkait pembelian senjata itu. Setelah saya tanya, saya cek, ini adalah pembelian 500 pucuk senjata dari Pindad untuk sekolah intelijen,” ujar Wiranto diJalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, Minggu (24/9/2017).

Menurut Wiranto, informasi dari Panglima TNI tentang institusi di luar TNI dan Polri yang akan membeli 5000 pucuk senjata standard TNI, tidak pada tempatnya jika dihubungkan dengan eskalasi kondisi keamanan.

“Apakah karena keadaan genting sebab ada kekuatan yang ada di masyarakat yang mengganggu stabilitas nasional? Saya kira tidak pada tempatnya dihubungkan dengan hal ini (pembelian senjata),” imbuhnya.

Baca Juga:  Kumpulkan Kader Potensial, Demokrat Tancap Gas Bahas Persiapan Pilkada Serentak di Jawa Timur

Karena senjata-senjata diklaim bukan berasal dari luar negeri, maka menurut Wiranto pengadaan senjata pun tak perlu izin Presiden. “Berdasarkan prosedur, pengadaan senjata semacam ini tidak memerlukan persetujuan Presiden. Hanya perlu minta izin dari Mabes Polri,” paparnya.

Menkopolhukam mengakui pernyataan Panglima TNI tentang 5.000 pucuk senjata tersebut telah menimbulkan berbagai spekulasi di masyarakat. Bahkan menurutnya pernyataan itu, bisa membuat masyarakat berpikir bahwa ada pihak di luar TNI dan Polri, yang hendak membangun kekuatan.

Sebagai informasi, dalam acara Silaturahim Panglima TNI dengan Purnawirawan TNI di Mabes TNI Cilangkap, Jakarta Timur, Jumat (22/9), Gatot Nurmantyo menginformasikan adanya institusi yang berencana mendatangkan 5.000 pucuk senjata secara ilegal ke Indonesia dengan mencatut nama Presiden Joko Widodo.

Namun, Panglima TNI tidak memberikan info secara rinci mengenai institusi yang dimaksud dan jenis senjata yang akan didatangkan. Berdasarkan dari sumber terpercaya Nusantaranews, senjata itu bukan berjenis pistol melainkan senjata laras panjang. Dan jika jumlahnya 5.000, bisa dibayangkan itu setara dengan kekuatan 4-5 batalyon tempur.

Baca Juga:  Bupati Nunukan Resmikan Pemanfaatan Sumur Bor

Pewarta: Eddy Santry
Editor: Romandhon

Related Posts

1 of 55