NUSANTARANEWS.CO, Jakarta – Menteri Koordinator Politik Hukum dan HAM Wiranto pada kesempatan di Gedung Kemenko Polhukam, Jl Merdeka Barat, Jakarta Selatan mengaku menjamin tidak akan ada lagi pemblokiran sosmed (sosial media) asal dalam sidang sengketa pemilu di MK (Mahkamah Konstitusi) pada Jumat (14/6) besok berlangsung aman.
“Saya sudah berjanji kalau keadaannya cukup aman, tidak ada kegiatan medsos yang ekstrim ya tidak akan diapa-apain, ngapain cari kerjaan seperti itu dan merugikan kepentingan masyarakat,” ungkap Wiranto, Kamis (13/6/2019).
Mengenai pembatasan media sosial saat aksi demo 22 Mei lalu, Wiranto menjelaskan hal itu dilakukan karena lalu lintas di medsos dianggap terlalu membahayakan keamanan nasional.
“Karena lalu lintas jadi liar, membangun opini publik, dari opini itu terbangun kekacauan,” sambungnya.
Sementara itu, Kapolri Jenderal Tito Karnavian menegaskan pihaknya tak akan memberikan izin untuk siapapun menggelar aksi demo di depan MK.
Untuk saat ini lanjut Tito, pihaknya masih melihat adanya kemungkinan aksi sejumlah massa di depan MK nanti.
“Tetap ada massa yang menyampaikan aspirasi. Tapi tidak kita perbolehkan di depan MK,” ujar Tito di kawasan Monas, Jakarta Pusat, Kamis (13/6/2019).
Alasan Tito tak memberikan izin, sebab aksi demontrasi menurut dia hanya mengganggu jalan umum, serta mengganggu ketertiban publik.
Ia mengaku tidak ingin mengambil risiko jika terjadi kerusuhan. Menurut dia semua pihak belajar dari peristiwa kerusuhan 22 Mei di depan gedung Bawaslu.
“Kita juga belajar dari kasus Bawaslu, memberikan diskresi membolehkan kegiatan malam hari di jalan umum, ternyata disalahgunakan,” terangnya dia.
Sementara itu jelang sidang sengketa Pemilu 2019 di MK, sejumlah titik di luar Jakarta juga mendapat menjagaan ketat oleh aparat kepolisian. Salah satunya adalah Jawa Timur.
Kapolda Jawa Timur (Jatim) Irjen Pol Luki Hermawan mengaku telah menyiapkan ribuan personelnya untuk mengamankan wilayah Jatim jelang pelaksaan sidang MK.
Dirinya menjelaskan tercatat sejak 14 hingga 28 Juni 2019 mendatang, Polda Jatim menerjunkan 6.331 personel kepolisian, lalu ditambah pula dengan 2.980 personel TNI. Totalnya mencapai 9.311 personel.
“Polda Jatim telah menyiapakan personel sebanyak 6.331 personel dan dibantu TNI sebanyak 2.980 personel. Sasaran giat pengamanan tersebut adalah kantor KPU, Bawaslu, gudang logistik, dan objek vital, yang berada di Jawa Timur,” kata Irjen Pol Luki Hermawan di Mapolda Jatim, Kamis (13/6/2019).
Alasan Jawa Timur mendapat perhatian lebih, Luki mengatakan sebab situasi politik di Jatim saat ini pasca pengumuman Pemilu 2019 masih memanas.
“Pasca-pelaksanaan pengumuman hasil Pemilu 2019, (situasi politik) cukup tinggi, bukan hanya di Jakarta saja, namun, berimbas pada provinsi-provinsi lainnya termasuk di Jawa Timur,” tandasnya.
Pewarta: Romadhon
