NUSANTARANEWS.CO, Jakarta – Langkah window dressing yang terus dilakukan Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani terhadap ekonomi Indonesia menunjukkan bagaimana pola kerja Kemenkeu kita tampak sangat politis. Dalam dunia akuntan, melakukan window dressing atau mempercantik tampilan saham tidaklah dilarang. Namun jika hal itu terus dilakukan maka ini tidak sehat terhadap ekonomi Indonesia ke depan.
Sesui rumus akunting, window dressing hanya bisa dilakukan maksimal 10 persen apabila ingin menaikkan dan menurunkan laba bersih. Seperti tahun 2017, pemerintah melakukan window dressing besar-besaran saat akan tutup buku akhir tahun lalu. Ibarat dalam sebuah temuan lembaga survey, window dressing ini tak lain adalah margin of error.
Di kutip dari laman Journal Business Lounge menjelaskan bahwa manager keuangan dapat melakukan beberapa hal untuk meningkatkan atau menurunkan laba bersih yang tercatat dalam suatu tahun. Ini bisa dikatakan mengatur profit secara mulus, atau mengatur pendapatan atau sekedar melakukan window dressing yang sederhana. Meski tampak seperti penyelewengan, atau memanipulasi buku tahunan, namun langkah window dressing diperkenankan dalam dunia akungting. Dengan catatan, ia tak boleh lebih dari 10 persen.
Umumnya dalam pengaturan profit dimelakukan pemindahan sejumlah biaya atau pendapatan ke tahun yang berbeda daripada dicatat secara normal. Teknik yang paling umum dalam mengatur profit adalah memperlambat pembebanan biaya maintenance yang normal atau biaya perbaikannya. Ini bisa mengacu pada deferred maintenance. Banyak biaya perbaikan dan maintenance yang diperlukan untuk kendaraan, mesin, perlengkapan dan gedung dapat diperlambat pembebanannya sampai periode berikut.
Kasus dalam penerimaan negara sektor minyak dan gas bumi 2017 mencapai Rp121 triliun atau melampaui target yang ditetapkan dalam anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) setelah pemerintah melakukan windowa dressing. Upaya ini dilakukan supaya tampilan kondisi penjualan sektor migas agar tampak baik. Begitupun di sektor penerimaan pajak juga dilakukan serupa.
Dari kebijakan ini menunjukkan bagaimana sosok Sri Mulyani memang terlihat sangat politis dalam meperlakukan ekonomi dalam negeri. Tentu ini tak mencerminkan dirinya sebagai ekonom. Dengan kata lain, Sri Mulyani dalam mengurus ekonomi Indonesia tak menunjukkan dirinya sebagai seorang ekonom yang mumpuni melainkan tak lebih sebagai politisi.
Pewarta: Alya Karen
Editor: Romandhon
