HukumPolitikTerbaru

Wasekjen DPP Golkar Klarifikasi Ke KPK Terkait Kader Golkar

Wakil Sekjen DPP Golkar Ali Mochtar Ngabalin menyambangi Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang terletak di Jalan HR Rasuna Said, Jakarta Selatan, Selasa (2/8/2016)/Foto: Rere Ardiansah/Nusantaranews
Wakil Sekjen DPP Golkar Ali Mochtar Ngabalin menyambangi Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang terletak di Jalan HR Rasuna Said, Jakarta Selatan, Selasa (2/8/2016)/Foto: Rere Ardiansah/Nusantaranews

NUSANTARANEWS.CO – Wakil Sekjen DPP Golkar Ali Mochtar Ngabalin menyambangi Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang terletak di Jalan HR Rasuna Said, Jakarta Selatan, Selasa (2/8/2016). Dia tiba di markas anti-rasuah sekira pukul 12:00 WIB dengan menggunakan kemeja berwarna kuning dengan logo Golkar di bagian dada kirinya. Pria yang familiar mengenakan sorban berwarna putih itu mengatakan bahwa kedatangannya ke KPK yakni untuk bertemu dengan pimpinan KPK.

“Mau ketemu pak ketua KPK terkait dengan mengklarifikasi laporan masyarakat terhadap kader-kader partai Golkar yang sedang kami persiapkan menjadi pimpinan di daerah. Baik Gubernur, Wali Kota, Wakil Walikota, Bupati di wilayah Papua barat, Maluku, dan Maluku Utara. Ketemu dengan ketua antar surat dan mudah-mudahan dalam waktu yang tidak terlalu lama karena dalam waktu tidak lama kami akan segera menetapkan pasangan calon di Papua barat pulau burung dan beberapa kabupaten di timur,” katanya di Gedung KPK, Jakarta, Selasa, (2/8/2016).

Baca Juga:  Bocah Jember Korban Ciki Ngebul, Satib Ingatkan Masyarakat Waspada

Adapun klarifikasi tersebut yakni terkait dengan adanya laporan dari masyarakat terhadap kemungkinan-kemungkinan sejumlah kandidat yang telah dan akan ditetapkan oleh DPP Partai Golkar tersandung kasus korupsi. Spesifiknya yakni terkait penyelewengan Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) dan Penggunaan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD).

“Laporan dari KPK ini sangat mempengaruhi, jadi jika dalam laporan tersebut ada bakal calon yang terindikasi (korupsi), kami tidak segan-segan untuk membatalkan pembatalan semua bakal calon yang ditetapkan oleh partai golkar,” katanya.

Hal tersebut diklaimnya merupakan sebagai bentuk wujud dari visi Ketua Golkar (Setya Novanto) dalam upaya pemberantasan tindak pidana korupsi terhadap kader-kadernya. Adapun pelaksanaan Pilkada tersebut akan diselenggarakan Februari 2017 mendatang. Sejauh ini sudah ada banyak bakal calon, baik dari incumbent maupun yang baru. Ada yang diusulkan dari DPP dan ada juga yang diusulkan dari DPD.

Sebagai informasi, Rekomendasi Partai Golongan Karya (Golkar) untuk Balon Pilkada untuk wilayah I dan II telah ditentukan. Melalui rapat pleno bertajuk Pemenangan Pemilu Wilayah Indonesia II, pada Selasa (12/7/) lalu telah ditetapkan siapa saja yang bakal direkomendasikan oleh partai berlambang pohon beringin itu.

Baca Juga:  Dongkrak Ekonomi Masyarakat Setempat, Pengelolaan Pantai Selatan di Trenggalek Dibidik

Berikut Rekomendasi untuk wilayah Provinsi Papua:

Kabupaten Intan Jaya, Natalis Tabuni
Kabupaten Nduga, Jarius Gwijangge
Kabupaten Dogiyai, Vincen Tebay
Kabupaten Yapen, Tonny Tesar
Kabupaten Jayapura, Jansen Monim

Rekomendasi untuk wilayah Provinsi Papua Barat:

Kota Sorong, Lambert Jitmau
Kabupaten Tambrauw, Gabriel Asem
Kabupaten Maybrat, Bernard Sagrim
Kabupaten Sorong, Jhon Kamur.

Saat ini, Golkar masih melakukan pembahasan serta survei, sehingga daerah yang belum mendapatkan rekomendasi akan diumumkan paling lambat 2 Agustus 2016 mendatang. (restu/red-01)

Related Posts

1 of 3,049