Politik

Warga Kota PaJak akan Unjuk Bela Jati Diri Negara Bangsa

NUSANTARANEWS.CO – Aksi Patriot Bangsa dan Negara (APBN) merupakan seruan wargakota Patriot Jakarta (PaJak) yang bergerak dalam membela jati diri Negara Bangsa Indonesia. Hal itu disampaikan oleh Ketua Dewean Harian Daerah 45 Jakarta, Pandji R Hadinoto melalui keterangan tertulisnya yang diterima nusantaranews.co, Selasa (6/9).

Aksi ini juga dibarengi dengan Petisi Kembali ke Dekrit Presiden 5 Juli 1959. Yang mana menurut Panjdi petisi tersebut sudah tepat guna dalam mewarnai tanggal 19 September 2016 yad saat 71 tahun Rapat Raksasa IKADA (kini Silang MoNas) oleh wargakota Patriot Jakarta (PaJak) terkait bela Proklamasi Indonesia Merdeka 17 Agustus 1945.

“Pada tanggal 19 September 2016 yang akan datang itu adalah kesempatan baik bagi wargakota Patriot Jakarta (PaJak) untuk unjuk Bela Jatidiri Negarabangsa kembali,” tegasnya.

Panjdi juga mengatakan bahwa, salah satu Jatidiri Negarabangsa Indonesia adalah beragamnya kekayaan Sumber Daya Alam Daratan (muka bumi dan bawah muka bumi) dan Sumber Daya Alam Lautan (di perairan maupun di dasar dan dibawah dasar laut). Sehingga kalau saja dikelola dengan berpihak sebesar-besarnya bagi kepentingan negarabangsa, maka harusnya tidak perlu ada aksi pungut beragam jenis pajak besar-besaran atas beban rakyat sebanyak-banyaknya oleh pemeintah.

Baca Juga:  PIJP Deklarasi Pemilu Damai, Bertajuk Sepeda HPN 2024

“Pasal 33 Kesejahteraan Sosial per Undang Undang Dasar 18 Agustus 1945 jo Keputusan Presiden No 150/1959 adalah payung hukum konstitusi yang paling tepat bagi tindak bela negarabangsa di bidang Strategi Ketahanan Bangsa yakni khususnya Kehidupan Ekonomi Tidak Ganas,” kata pria Generasi Penerus Angkatan 45 itu.

Kini, tambah Panjdi, APBN (Anggaran Pendapatan & Belanja Negara) dikatakan 80% kontribusi Pajak atas Beban Rakyat, seharusnya justru 100% lah dikontribusi SDA Daratan & Lautan. Sehingga wajar bila kini tindakan APBN (Aksi Patriot Bangsa & Negara) digerakkan berawalan pada tanggal 19 September 2016 itu.

“Artinya, bahwa pemerintah kerja-kerja-kerja kelola SDA baik Daratan maupun Lautan sebaik-baiknya demi Keadilan Sosial bagi seluruh rakyat Indonesia dan bukanlah sebaliknya rakyat kerja-keja-kerja dipajaki sebesar-besarnya demi pemenuhan kebutuhan kerja-kerja-kerja pemerintah,” terang Deklarator 7 Resolusi Sumpah Pemuda 2018 itu.

Dalam pengertian inilah, terang Pandji, maka pembangunan indusri perikanan yang kini digagas oleh pemerintah diharapkan jadi terobosan alih orientasi politik kerja-kerja-kerja oleh/dari pemerintah bagi kepentingan pemenuhan kebutuhan ekonomi kesejahteraan rakyat sekaligus pertanda awalan tindak APBN (Aksi Patriot Bangsa & Negara) oleh para aparatur pemerintah terkait. (Sulaiman/Red-02)

Related Posts