NUSANTARANEWS.CO – Pemerintah saat ini terus mendorong agar kualitas atau mutu pendidikan di Indonesia bisa semakin maju. Ada dua kunci dalam peningkatan mutu pendidikan, yaitu ilmu pengetahuan dan teknologi.
Hal tersebut dikemukakan oleh Wakil Presiden RI M. Jusuf Kalla (JK) dalam sambutannya pada acara Visiting World Classs Professor di Gedung Dikti, Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi (Kemenristekdikti), Jakarta. “Untuk meningkatkan keduanya, pemerintah telah memberikan anggaran yang sangat besar dalam APBN sebesar 20 persen,” kata JK di hadapan para professor, Senin (19/12/2016).
Menurut JK, ilmu pengetahuan itu sangat dinamis. Berkembangnya pun luar biasa. “Misalnya saja di bidang kedokteran dulu kalau akan mengoperasi jantung harus keluar negeri, sekarang sudah ada di rumah sakit di kota-kota besar,” ujarnya.
Wapres juga menegaskan terkait pentingnya sinergi antara para profesor di dalam dan luar negeri. Hal ini dinilainya akan dapat meningkatkan mutu pendidikan di Indonesia. Pengalaman-pengalaman yang dimiliki profesor-profesor Indonesia yang berkiprah di luar negeri harus digabungkan dengan pengalaman yang ada di dalam negeri agar perkembangan ilmu pengetahuan di Tanah Air lebih baik.
“Dibutuhkan sinergi dari dalam dan luar karena ilmu pengetahuan itu artinya butuh sinergi, butuh saling informasi dan butuh kekuatan mengajar,” tuturnya.
Disamping itu, JK menekankan pentingnya kualitas sistem pendidikan yang baik untuk membangun negeri. Dengan sistem pendidikan yang baik maka hal tersebut akan berpengaruh terhadap kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) nasional. Saat ini, negara-negara maju tidak lagi hanya mengandalkan kekayaan Sumber Daya Alam (SDA) yang melimpah saja.
Namun lebih dari itu, lanjutnya, negara-negara maju saat ini adalah negara yang benar-benar bisa memaksimalkan keunggulan SDM-nya untuk mengelola berbagai sumber daya yang ada di negerinya. “Singapura negara kecil namun maju. Jepang juga tidak punya sumber daya alam yang melimpah tapi maju. Mereka maju karena ilmu pengetahuannya,” jelas Wapres. (ris/red-02)
