NusantaraNews.co, Jakarta – Wakil Ketua Umum DPP Gerindra Arief Poyouno menyindir pedas kolega separtainya yang menjadi Wakil Ketua DPR Fadli Zon. Sindiran Arief tersebut berkaitan dengan surat atasnama Fadli kepada KPK berisikan permohonan penundaan pemeriksaan terhadap Ketua DPR Setya Novanto yang menjadi tersangka kasus e-KTP.
Arief mengingatkan Fadli agar tidak sewenang-wenang menggunakan kepercayaan partainya yang menjadikan Fadli sebagai pimpinan DPR.
“Setiap Kader parpol yang terpilih sebagai Anggota DPR lalu diajukan Partai menjadi Pimpinan DPR tidak bisa seenak jidatnya saja membuat surat Permintaan penundaan pemeriksaan Setyanovanto oleh KPK Dalam kasus megakorupsi e- KTP hingga proses pengajuan praperadilan Setya Novanto selesai,” ujar Arief di Jakarta, Rabu (13/9/2017).
Arief mengatakan semua kader Gerindra di DPR mewakili partai sekaligus pemilihnya. Menurutnya, salah jika Fadli mengirimkan surat ke KPK tanpa sepengetahuan fraksinya kendati mengatasnamakan jabatan pimpinan DPR.
“Jadi sekalipun Fadli Zon menjadi Wakil ketua DPR RI harus dikoordinasikan dengan ketua Fraksi Gerindra di DPR RI. Sebab Fadli Zon sebagai Wakil ketua DPR itu di tempatkan dan ditugaskan partai bukan karena dirinya,” ungkapnya.
“Jadi Surat Fadli Zon Pada KPK yang terkesan melindungi Setyanovanto sebagai tersangka dalam Kasus Korupsi bisa merusak Marwah Partai Gerindra nantinya Dan sangat melakukan,” imbuhnya.
Arief mendukung sikap Sekjend DPP Gerindra sekaligus Ketua Fraksi Gerindra Ahmad Muzanni mempersoalkan surat Fadli ke KPK. Dengan begitu, kata dia, publik bisa memahami bahwa surat yang dikirimkan Fadli ke KPK bukan bagian dari opsi partainya.
“Sudah benar Sekjen Gerindra sekaligus ketua Fraksi Gerindra di DPR RI protes. Sebab surat Fadli Zon bukan inisiatif Partai Gerindra. Dan itu inisiatif Fadli Zon saja sebagai sahabat karib Setnov yang sama sama menghadiri kampanye Donald Trump,” ucapnya.
Arief mengaku heran Fadli yang terkesan bertentangan dengan sikap fraksi Gerindra di Pansus KPK. “Aneh wong Pansus KPK di DPR saja Fraksi Gerindra walk out kok. Kok ini malah terkesan melindungi Calon pesakitan KPK,” terangnya.
Arief membandingkan kenekatan Fadli dengan sikap presiden Joko Widodo (Jokowi) yang justru berhati-hati menyikapi kasus e-KTP. Menurutnya, selama ini Jokowi menunjukkan menghindari intervensi KPK.
“Joko Widodo saja pusing Setnov jadi tersangka dan enggak berdaya serta tidak punya kekuatan Untuk mengintervensi KPK agar tidak memeriksa Setya Novanto,” kata dia.
“Karena itu KPK juga harus Cepat Cepat saja memeriksa Dan menahan Setya Novanto. Sebab ada jurispedensi yang digunakan saat Mantan Kapolri Rusdiharjo yang saat menjabat dubes Malaysia terkena Kasus Korupsi ditahan Dalam keadaan Sakit naik Kursi Roda,” jelasnya. (Kastro)
Editor: Ach. Sulaiman