Wacana Pembekuan KPK, Jokowi: Saya Tidak Akan Membiarkan

NusantaraNews.co, Jakarta – Presiden RI Joko Widodo menegaskan, peran Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebagai lembaga yang diberi amanat Undang-Undang untuk memberantas korupsi, harus terus diperkuat.

“Perlu saya tegaskan bahwa saya tidak akan membiarkan KPK diperlemah. Oleh sebab itu kita harus sama-sama menjaga KPK,” kata Jokowi usai meresmikan ruas jalan tol Kertosono Mojokerto Seksi II dan III Jombang-Mojokerto Barat di Gerbang Tol Mojokerto, Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur, Minggu (10/9/2017) seperti disampaikan Deputi Bidang Protokol, Pers, dan Media Sekretariat Presiden Bey Machmudin.

Apalagi, lanjut Jokowi, dalam menjalankan tugas dan wewenangnya, KPK bersifat independen dan bebas dari kekuasaan manapun. Sehingga tidak heran jika lembaga antirasuah tersebut mendapat kepercayaan penuh dari masyarakat.

Baca juga : Kader PDI-P Minta KPK Dibekukakn, Hasto Meluruskannya

“KPK sebagai sebuah institusi, yang dipercaya oleh masyarakat, sangat dipercaya masyarakat, ya harus kita perkuat. Harus itu, harus kita perkuat untuk mempercepat pemberantasan korupsi,” tutur mantan Gubernur DKI Jakarta itu.

Tak hanya itu, Jokowi pun mengingatkan bahwa, korupsi adalah kejahatan luar biasa sehingga harus diberantas. “Perlu saya ingatkan kepada semuanya ya bahwa korupsi adalah kejahatan luar biasa. Oleh sebab itu harus kira berantas. Harus kita lawan yang namanya korupsi,” tegas Presiden.

Baca: Korupsi Ibarat Kanker Stadium 3, Oknum DPR Malah Minta KPK Dibekukan

Sebelumnya, kader PDP cum anggota Pansus Hak Angket KPK di DPR Henry Yosodiningrat menyatakan bahwa permintaannya supaya KPK dibekukan atas dasar temuan-temuan yang sudah didapat pansus angket sejauh ini.

“KPK tidak boleh berpolitik, ketika nanti, umpama ada wacana pemerintah bersama dengan DPR untuk merevisi UU, nggak usah sewot. DPR mesti mengundang instansi yang menggunakan UU itu. Sebagai pelaksana UU ya laksanakan UU yang sudah dibuat pemerintah bersama DPR,” ujar Henry di Gedung DPR, Jakarta, Jumat (9/9/2017).

Baca Juga:  KPK Segera Seret Dua Penyuap Politikus Demokrat Ke Meja Hijau

Baca juga: Kinerja KPK

Soal kemungkinan rekomendasi yang akan diberikan pansus angket, Henry belum bisa berandai-andai. Namun dia berharap pemerintah mau menerima rekomendasi yang diberikan pansus angket KPK. Termasuk apabila ada rekomendasi soal pembekuan KPK.

“Gimana kita bisa meyakinkan pemerintah, publik, bahwa temuan pansus ini adalah suatu keadaan yang harus diperbaiki. Siapapun yang dengar, mengetahui itu harus menerima. Rekomendasi dari kita apa misalnya, merevisi (UU KPK). Kalau perlu sementara setop dulu (bekukan) deh misalnya. KPK setop. Ini tidak mustahil,” kata politikus PDIP itu.

Simak: Ikatan Sarjana Rakyat Nilai Wacana Pembekuan KPK Sangat Berlebihan

Pewarta/Editor: Ach. Sulaiman