UU ITE Jadi Alat untuk Mempidana Rakyat

Ilustrasi Hukum. (Foto: Shutterstock/Mariusz Szczygiel)

NUSANTARANEWS.CO, Jakarta – Guru Besar Hukum Pidana, Professor Andi Hamzah mengatakan UU ITE adalah hukum administrasi dan tidak bisa digunakan untuk mempidana orang.

“UU ITE adalah hukum administrasi tidak digunakan untuk mempidana orang, bila ada kesalahan administrasi yg ada adalah membayar denda atau wajib kerja sosial. Sanksi ini dimaksudkan agar setiap orang menaati UU tersebut, kata Professor Andi Hamzah dalam acara Indonesia Lawyers Club bertajuk ‘Yang Terjerat UU ITE: Buni Yani, Ahmad Dhani, Siapa Lagi?‘ pada Selasa, 5 Februari 2019 seperti dikutip redaksi, Rabu (6/2/2019).

Dia menuturkan, ujaran kebencian di berbagai dunia, terlebih di negara demokrasi di mana kebebasan berekspresi, adalah HAM. Dan hal tersebut bukanlah delik pidana.

“Pemberlakuan ujaran kebencian di Indonesia (sejarahnya) sebagai delik pidana itu adalah hukum kolonial untuk mempertahankan kekuasaan yang di negeri Belanda sendiri tidak ditemui pasal tersebut,” ungkapnya.

Professor Andi Hamzah mengatakan jika saat ini ujaran kebencian sebagai delik pidana pada UU ITE, dia menyebutnya hal itu berlebihan dan meneruskan semangat kolonial. “Substansi ujaran kebencian sebetulnya sudah diatur KUHP pada pasal ‘Penghinaan’,” sebutnya.

Kemudian, dia mengajak untuk kembali merenung supaya bangsa Indonesia tidak terjebak saling dendam berkelanjutan antara yag sedang berkuasa dan oposisi. “Perlu diatur kembali penataan hukum di Indonesia,” ucapnya.

“Khusus UU ITE jangan lagi dijadikan sebagai alat melanjutkan spirit kolonialisme, yakni mempertahankan kekuasaan.

“Cukuplah UU ITE sebagai hukum administrasi. Bila saat ini dirasakan ketidakadilan dalam penegakkan hukum pada UU ITE tersebut seperti dikeluhkan, kenapa aduan si A diproses sedangkan laporan si B diabaikan,” paparnya.

(myp/nvh)

Editor: Novi Hildani