NUSANTARANEWS.CO, Tanjung Selor – Usai pelantikan kepala daerah, Gat Kaleb minta tidak ada lagi kubu-kubuan. Usai dilantknya Asmin Laura Hafid dan Hanafiah sebagai Bupati dan Wakil Bupati Nunukan periode 2021-2024, berarti secara otomastis persoalan Pilkada telah usai. Kini saatnya masyarakat Nunukan bersatu lagi tanpa adanya sekat pembeda.
Hal tersebut dituturkan oleh Tokoh Dayak Lundayeh dan Intelektual Perbatasan, Gat Kaleb. Menurutnya, dalam demokrasi adalah hal yang wajar jika terjadi kompetisi. Namun ia juga mengingatkan bahwa dalam demokasi Pancasila, pihak yang kalah hendaknya mendukung pihak yang menang.
Gat mengakui bahwa Demokrasi tidak hanya mensyaratkan perubahan pada lembaga-lembaga politik tetapi juga perilaku pelakunya. Jika nilai-nilai masyarakat belum siap, maka akan menimbulkan masalah. Untuk itu Gat berharap, Pilkada di Nunukan bukan hanya dianggap sebagai kompetisi namun juga pembelajaran berdemokrasi.
“Bu Laura dan Pak Hanafiah telah dilantik sebagai Kepala Daerah. Maka saya ingatkan kepada masyarakat Nunukan agartual menghentikan segala hal yang berkai denganya. Jangan ada lagi kubu A atau Kubu B. Yang ada sekarang, kita semua adalah masyarakat Nunukan,” tuturnya didepan awak media, Rabu (2/6).
Lebih lanjut pria yang saat ini menjabat sebagai Anggota DPRD Kabupaten Nunukan tersebut mengingtkan bahwa setiap orang yang menang dalam pemilihan calon kepala daerah seperti Asmin Laura-Hanafiah tentu memiliki tanggung jawab yang besar pula. Tanggung jawab tersebut ialah tanggung jawab kepada masyarakat yang dipimpinnya. Tanggung jawab itu harus dilaksanakan dengan profesional.
“Ini yang lebih penting kita kawal. Dengan cara mendukung kebijakan yang berpihak pada mayoritas masyarakat dan mengkritisi jika ada kebijakan yang tak tepat sasaran,” tandas Politisi Partai Demokrat tersebut.
Saat ini, ungkap Gat, ada hal yang urgen dan untuk menyelesaikanya harus dilakukan secara bersama-sama yakni Pandemi. Suka atau tidak, dampak nyata dari pandemi adalah perekonomian masyarakat mengalami penurunan bahkan anjlok, banyak pengusaha, pedagang, mengalami kerugian karena tidak dapat maksimal dalam beroperasi.
“Semenjak diberlakukannya physical distancing (jaga jarak) dan kebijakan pemerintah untuk membatasi berkumpulnya orang, roda perekonomian masyarakat ambruk. Dan untuk dapat lepas dari kondisi ini, perlu kegotong royongan semua pihak. Tak cukup dilakukan oleh Pemerintah saja,” tegasnya.
Namun begitu, Gat juga minta kepada Pemerintah Daerah dalam hal ini Bupati Nunukan agar solutif dalam mengeluarkan kebijakan. Gat menilai, kebijakan yang tak disertai solusi justru akan membuat permasalahan baru.
“Dalam hal ini, Pemerintah Daerah harus jeli dalam mengeluarkan kebijakan. Salah satu kebijakan yang solutif untuk membangkitkan ekonomi adalah dengan pembinaan UMKM,” ungkapnya.
Sebagai entuk usaha yang memiliki proporsi sebesar 99,99% dari seluruh pelaku usaha di Indonesia, menurut Gat Kaleb sudah selayaknya pemerintah memberikan perhatian utamanya pada UMKM. Masalah yang dialami oleh UMKM adalah berkurangnya pemasukan akibat kebijakan Pysical Distancing yang membuat toko-toko fisik menjadi sepi pengunjung sehingga transaksi jual-beli yang berkurang.
“Oleh karena itu pembinaan berupa elatihan dan pemberian bantuan finansial dapat menjadi jawaban bagi masalah yang dihadapi oleh UMKM,” jelasnya. (ES)
