Setya Novanto. (Foto Hatim/NusantaraNews)
Setya Novanto. (Foto Hatim/NusantaraNews)

NUSANTARANEWS.CO, Jakarta – Pasca menang dalam gugatatan praperadilan atas KPK terkait penetapan tersangka untuk kasus dugaan korupsi e-KTP, kini Setya Novanto mulai mengonsolidasikan kekuatan yang diduga demi mengamankan kursi sebagai Golkar-1.

Sebelumnya pria yang akrab disapa Setnov ini sempat digoyang dalam internal Partai Golkar sendiri. Namun kini Novanto malah balik memukul lawan-lawan politiknya yang hendak menyingkirkannya dari tahta Ketua Umum Partai Golkar.

Padahal, tim kajian elektabilitas partai telah merekomendasikan penonaktifan Setnov dan menunggu jawaban Setnov pada rapat pleno DPP. Tim ini diinisiasi oleh Yorrys Raweyai, Koordinator Bidang Polhukam Partai Golkar yang kini sudah dipecat serta Ketua Harian Nurdin Halid.

Setelah menang praperadilan dan kemudian keluar dari rumah sakit, Setya Novantor membuat sejumlah manuver, diantaranya sebagai berikut.

1. Perintahkan Idrus Marham Membuat Memo Dinas

Sehari sebelum pembacaan putusan praperadilan, Setnov telah memerintahkan Sekjen Golkar Idrus Marham untuk membuat memo dinas bagi seluruh pengurus DPP Partai Golkar. Memo dinas itu diteken Idrus pada Rabu (27/9/2017). Memo ini berisikan perintah untuk menunda rapat pleno yang sebetulnya beragendakan meminta jawaban Setnov atas desakan mundur yang sudah disampaikan.

Dalam rapat pleno tersebut, seharusnya sejumlah pengurus mengutarakan aspirasi agar Setnov nonaktif selaku Ketum Golkar. Dalam memo dinas itu disebutkan alasan penundaan rapat pleno karena kondisi Setnov yang sedang sakit.

Alasan lain, Idrus berharap rapat ditunda sambil menunggu vonis sidang praperadilan Setnov. Belakangan rapat pleno yang telah dirancang ini pada akhirnya batal dilaksanakan sampai saat ini.

2. Konsolidasi petinggi Partai Golkar secara diam-diam

Sejak hari pertama pulang dari Rumah Sakit pada, Selasa (3/10/2017) lalu. Para petinggi Partai Gokar berdatangan dan berkumpul di kediaman Setnov di Jalan Wijaya XIII nomor 19, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Setnov memanggil pengurus-pengurus DPP yang dekat dan juga mendesaknya untuk nonaktif.

Yang hadir diantaranya seperti Idrus Marham, Nurul Arifin, Mahyudin, Nurdin Halid, Roem Kono, dan petinggi Golkar yang lain merapat ke rumah Setnov. Memang tim tak dapat memantau lebih jauh apa yang dibahas, tapi yang jelas setelah konsolidasi itu suara penonaktifan Setnov dari Ketum DPP Golkar mulai mereda.

3. Mencopot Yorrys Raweyai dari Kepengurusan

Yorrys Raweyai yang menjabat sebagai Korbid Polhukam DPP Golkar, tiba-tiba dicopot dan digantikan oleh Letjen (purn) Eko Widyamoko. Pencopotan dirinya karena manuver Yorrys selama ini yang keras mendesak Setnov agar mundur dari jabatannya.

Selain mencopot Yorrys, Setnov juga melakukan revitalisasi dan restrukturisasi jajaran kepengurusan DPP. Dalam surat bernomor KEP-252/DPP/Golkar//X/2017 itu diteken Ketua Umum Setya Novanto dan Sekjen Golkar Idrus Marham pada Senin (2/10/2017) lalu.

Idrus mengatakan perombakan itu merupakan mandat yang diberikan kepada Ketum dari hasil Rapat Pimpinan Nasional di Balikpapan. “Memberikan tugas kepada Ketum untuk melakukan revitalisasi pengurus untuk menjamin akselerasi kerja kepengurusan DPP Golkar,” kata Idrus.

Pemecatan Yorrys ini dinilai melanggar AD/ART partai. Pasalnya, pemecatan harus terlebih dahulu melalui rapat pleno. Merujuk pada pasal 13 AD/ART, ayat dua, huruf a, Partai Golkar, pemberhentian pengurus harus melalui rapat pleno DPP dan kemudian dilaporkan kepada Rapimnas.

4. Mengumpulkan DPD I se-Indonesia di Jakarta

Sekitar 27 Ketua DPD I Golkar se-Indonesia berkumpul di Hotel Dharmawangsa, pada Jumat (6/10/2017) malam lalu. Dikabarkan pertemuan tersebut membahas revitalisasi susunan pengurus DPP Golkar dan juga membahas kondisi partai terkini.

Kendati demikian, Sekjen Golkar Idrus Marham langsung membantah apabila pertemuan itu diinisiasi dan dihadiri oleh Ketua Umum Setya Novanto. Idrus tak mempermasalahkan jika memang pertemuan itu benar digelar. Hal itu karena para Ketua DPD I juga punya hak menentukan masa depan partai.

“Saya tidak hadir, ketua umum juga tidak hadir jadi tidak tahu. Saya hanya dengar katanya antara 70-80 persen Ketua DPD datang. Jadi itu hak dan inisiatif DPD I, yang punya hak, kapan saja, enggak ada masalah. Mereka juga punya hak menentukan bagaimana Golkar ke depan,” ungkap Idrus.

Pewarta: Richard Andika
Editor: Ach. Sulaiman

Komentar