NUSANTARANEWS.CO, Surabaya – Sorotan mata publik kini tertuju pada isu keberadaan narapidana teroris yang sepekan belakangan menghebohkan publik Indonesia menyusul kerusuhan di rumah tahanan Mako Brimob, Kelapa Dua, Depok, Jawa Barat. Beragam usulan ditawarkan, termasuk mengerahkan tokoh agama untuk membimbing para narapidana terorisme yang dikenal dengan sebutan Napiter.
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Jawa Timur juga turut serta mengeluarkan aspiranya menyikapi insiden kericuhan di Mako Brimob, Depok yang menelan korban jiwa itu.
Menurut anggota DPRD Jawa Timur Benyamin Kristianto, pihaknya mendorong peningkatan pengamanan ketat di lembaga pemasyarakatan (lapas) yang di dalamya ada napi teroris, khususnya rumah tahanan di Jawa Timur. Ia menilai, penguatan pengamanan tersebut sebagai antisipasi adanya rusuh di Mako Brimob beberapa waktu lalu yang menewaskan sejumlah anggota Polri.
Baca juga:
Polisi Diminta Transparan Terkait Kekacauan di Rutan Mako Brimob
Markas Pasukan Elit Kepolisian Kebobolan Jadi Tamparan Keras Buat Brimob, Densus 88 dan Polri
Setara: Evaluasi Sistem Penjara Napiter
“Harus ada sinergi antara Polri dan pihak lapas sebqgai antisipasi kejadian serupa di Mako Brimob,” ujar anggota Komisi A DPRD Jatim Benyamin Kristianto di Surabaya, Jumat (11/5/2018).
Insiden nahas di Mako Brimob, Depok memang menjadi pelajaran semua pihak, terutama kepolisian. Apalagi, markas utama pasukan elit kepolisian tersebut boleh dibilang kebobolan menyusul pecahnya kerusuhan yang mengakibatkan kematian.
Benyamin menuturkan, DPRD Jawa Timur mendorong agar Polri melalui Bhabinkam-nya di sejumlah daerah bisa terjun langsung ke tengah-tengah masyarakat guna mengantisipasi penyebaran paham teroris, khususnya di wilayah Timur Jawa.
“Pihak intelijen dan Bhabinkam harus bersinergi sebagai antisipasi penyebaran paham teroris yang secara nyata telah mengancam NKRI,” jelas politisi asal Partai Gerindra ini.
Pewarta: Setya N
Editor: Yahya Suprabana
