NUSANTARANEWS.CO, Brussel – Uni Eropa siap menjadi pusat global Artificial Intelligence. Uni Eropa telah mengusulkan aturan dan tindakan baru yang bertujuan untuk mengubah Eropa menjadi pusat global AI tersebut. Kombinasi kerangka hukum tentang AI dan Rencana Terkoordinasi baru dengan Negara Anggota akan menjamin keselamatan dan hak-hak dasar orang dan bisnis, sekaligus memperkuat penyerapan, investasi, dan inovasi AI di seluruh UE.
Aturan baru pada Permesinan akan melengkapi pendekatan dengan mengadaptasi aturan keselamatan untuk meningkatkan kepercayaan pengguna pada generasi produk baru yang serba guna.
Badan eksekutif Uni Eropa mengumumkan usulan daftar regulasi terkait penggunaan kecerdasan buatan, termasuk larangan pemindaian wajah secara live atau waktu nyata untuk tujuan pengawasan.
Set regulasi yang diumumkan pada Rabu (21/4) oleh Komisi Eropa tersebut didasarkan pada empat tingkat risiko yang ditimbulkan kecerdasan buatan, mulai dari “tidak dapat diterima” hingga “minimum”. Regulasi itu menyebut sistem AI yang menyebabkan ancaman nyata terhadap keamanan, penghidupan, dan hak-hak warga sebagai risiko yang tidak dapat diterima dan melarang penggunaannya.
Daftar regulasi itu mencakup sistem yang memungkinkan apa yang disebut “penilaian sosial”. Dengan sistem ini, pemerintah menilai orang-orang berdasarkan perilakunya.
Sistem atau penerapan yang memanipulasi tingkah laku manusia, seperti mainan yang menggunakan bantuan suara yang mendorong perilaku berbahaya oleh anak-anak di bawah umur, juga akan dilarang.
Usulan tersebut pada prinsipnya melarang penggunaan waktu nyata sistem identifikasi biometrik jarak jauh, seperti pengenalan wajah, di tempat-tempat publik untuk tujuan penegakan hukum.
Pelanggaran atas regulasi ini bisa dikenakan denda hingga 30 juta euro, atau sekitar 36 juta dolar. Untuk perusahaan, denda yang dijatuhkan akan diambil dari nilai yang lebih tinggi antara 30 juta euro atau hingga 6 persen dari omzet global tahunan.
Margrethe Vestager, Wakil Presiden Eksekutif untuk Eropa menegaskan bahwa: “Pada Kecerdasan Buatan, kepercayaan adalah suatu keharusan, bukan menyenangkan untuk dimiliki. Dengan aturan penting ini, UE menjadi ujung tombak pengembangan norma global baru untuk memastikan AI dapat dipercaya. Dengan menetapkan standar, kita dapat membuka jalan menuju teknologi etis di seluruh dunia dan memastikan bahwa UE tetap kompetitif di sepanjang jalan. Bukti masa depan dan ramah inovasi, aturan kami akan campur tangan jika benar-benar dibutuhkan: saat keselamatan dan hak-hak dasar warga negara UE dipertaruhkan.”
Seperti diketahui, selama bertahun-tahun, Komisi telah memfasilitasi dan meningkatkan kerja sama AI di seluruh UE untuk meningkatkan daya saingnya dan memastikan kepercayaan berdasarkan nilai-nilai UE.
Menyusul publikasi Strategi Eropa tentang AI pada tahun 2018 dan setelah konsultasi pemangku kepentingan yang ekstensif, Kelompok Ahli Tingkat Tinggi untuk Kecerdasan Buatan (HLEG) mengembangkan Panduan untuk AI yang Dapat Dipercaya pada tahun 2019, dan Daftar Penilaian untuk AI yang Dapat Dipercaya pada tahun 2020. Secara paralel, Rencana Koordinasi pertama tentang AI diterbitkan pada Desember 2018 sebagai komitmen bersama dengan Negara Anggota.
Buku Putih Komisi tentang AI, yang diterbitkan pada tahun 2020, menetapkan visi yang jelas untuk AI di Eropa: ekosistem keunggulan dan kepercayaan, yang menjadi latar untuk proposal hari ini. Konsultasi publik tentang Buku Putih tentang AI menarik partisipasi luas dari seluruh dunia. Buku Putih tersebut disertai dengan ‘Laporan tentang implikasi keselamatan dan kewajiban dari Kecerdasan Buatan, Internet of Things, dan robotika’ yang menyimpulkan bahwa undang-undang keselamatan produk saat ini berisi sejumlah celah yang perlu diatasi, terutama dalam Petunjuk Mesin.
