NUSANTARANEWS.CO – Kepala hubungan luar negeri Uni Eropa Federica Mogherini mendesak Washington agar menegakkan kesepakatan non-proliferasi nuklir Iran (JCPOA) setelah bertemu dengan menteri luar negeri AS Rex Tillerson di Brussels.
Dalam kesempatan itu, Mogherini mengatakan bahwa kesepakatan nuklir Iran merupakan prioritas strategis bagi keamanan Eropa, dan juga untuk keamanan regional dan global. Membongkar kesepakatan masalah nuklir Iran yang sedang berjalan – tidak akan menempatkan kita pada posisi yang lebih baik, katanya.
Belakangan para pemimpin Uni Eropa sangat khawatir dengan sikap Gedung putih yang menarik diri dari kesepakatan nuklir Iran dan mengambil kebijakan yang berbeda dari komitmen JCPOA.
Sementara negara-negara Uni Eropa telah menyuarakan suara bulat mendukung JCPOA sebagai bentuk kerjasama multilateral yang baik guna menyelesaikan Krisis nuklir Iran. Pejabat Eropa menggarisbawahi bahwa tujuan JCPOA adalah memberikan manfaat ekonomi yang nyata kepada Iran.
Namun usaha Uni Eropa tersebut dimentahkan kembali oleh Presiden Trump. Bukan itu saja, bahkan AS kemudian menerapkan sanksi baru kepada Iran.
Seperti dikatakan Mogherini bahwa kesepakatan nuklir Iran merupakan prioritas strategis bagi keamanan Eropa, dan juga untuk keamanan regional dan global. Membongkar kesepakatan yang sedang berjalan tidak akan menempatkan kita pada posisi yang lebih baik.
Jadi memberikan sanksi baru kepada Iran bukanlah solusi. Para pemimpin Eropa tampaknya perlu segera membangun komitmen yang kuat dengan Cina, Rusia dan Iran untuk menyelamatkan kesepakatan tersebut – sebagai upaya mencegah Iran kembali menghidupkan program nuklirnya tanpa terkendali.
Di luar itu, Eropa juga harus menegaskan bahwa mereka akan membalas AS dengan menghidukan undang-undang pemblokiran bila menerapkan sanksi baru lagi yang menargetkan perusahaan-perusahaan Eropa yang berurusan dengan Iran – sebagaimana sanksi AS terhadap Rusia yang justru merugikan kepentingan perusahaan-perusahaan Eropa.
Terkait dengan komitmen JCPOA, para pemimpin Eropa tampaknya harus “berperang” terus menerus dengan Gedung Putih guna menghindari kemungkinan kebijakan yang merugikan kepentingan Eropa di Iran – terutama guna menghindari sanksi di masa depan.
Selama ini beberapa negara Eropa seperti Denmark, Austria, Prancis, dan Italia telah bekerjasama dengan agen ekspor lokal untuk memperluas perdagangan barang dan jasa dengan Iran. Bahkan sudah ada prakarsa untuk memasukkan Iran ke dalam portofolio European Investment Bank pada tahun 2018.
Prakarsa ini merupakan sinyal politik yang jelas kepada Teheran dan Washington bahwa Eropa tetap berkomitmen untuk mempromosikan investasi di Iran. Dengan demikian para aktor Eropa dapat membujuk Iran untuk membatasi jangkauan dan frekuensi uji rudal balistiknya melalui pintu belakang sebagai upaya menghindari krisis lebih lanjut di Timur Tengah serta memberi Eropa lebih banyak ruang politik untuk menolak seruan penerapan sanksi baru dari Washington.
Para pemimpin Eropa meyadari bahwa tekanan tambahan pada Iran dan ancaman sanksi baru terhadap program rudalnya cenderung menjadi kontraproduktif.
Sementara pandangan yang berlaku di Washington meyakini bahwa Presiden Trump dapat memaksa atau membujuk negara-negara Eropa untuk mengikuti kebijakan yang telah diambil oleh AS terhadap Iran.
Seperti diketahui kesepakatan nuklir Iran yang juga dikenal dengan JCPOA (Joint Comprehensive Plan of Action) – ditandatangani pada bulan Juli 2015 oleh Uni Eropa, Iran dan kelompok negara P5+1 yang terdiri dari Amerika Serikat, Rusia, China, Prancis, dan Inggris ditambah Jerman. Perjanjian nuklir tersebut telah menetapkan pencabutan sanksi secara bertahap terhadap Iran dengan imbalan bahwa program nuklir Iran bukan untuk senjata. (Agus Setiawan)
