NUSANTARANEWS.CO, Jakarta – Aktivis 98 lintas profesi yang menamakan dirinya “98 Indonesia” setelah melalui rangkaian diskusi dan refleksi panjang kemudian memutuskan dan menilai bahwa, pemerintahan Joko Widodo sudah sangat jauh menyimpang dari “kontrak politik” yang telah dibuatnya sendiri yaitu Nawacita.
Sebagaimana diketahuhi bahwa Nawacita sendiri disusun dengan latar belakang adanya Tiga Problem Pokok Bangsa yaitu; Ancaman Terhadap Wibawa Negara, Kelemahan Sendi Perekonomian Bangsa, Intoleransi dan Krisis Kepribadian Bangsa. Namun demikian, hingga tiga tahun Jokowi memerintah ketiga problem pokok bangsa tersebut nyaris tidak mengalami perbaikan.
Misalnya, dalam hal Intoleransi dan Krisis Kepribadian Bangsa, Jokowi membentuk Unit Kerja Presiden Pembinaan Ideologi Pancasila (UKP-PIP). Di mana pada Rabu (7/6/2027) pagi, Jokowi telah melantik sembilan orang sebagai Dewan Pengarah dan seorang sebagai Eksekutif UKP-PIP di Istana Negara, Jakarta.
Baca: Presiden Jokowi Tidak Patuhi Kontrak Politik dengan Rakyat
Namun demikian, Aktivis Gerakan Boikot Pajak (Aktivis 98) Alexander Spinoza, menilai bahwa, pembentukan UKP-PIP perlu dicermati dengan seksama. Sebab pada masa lalu hal yang sama dalam kondisi politik yang tidak jauh berbeda hal ini pernah terjadi dan kemudian digunakan untuk menghancurkan lawan-lawan politik.
“Perlu dipahami bahwa krisis kepribadian bangsa telah mencapai titik kritis, gerakan Islam yang sejatinya dalam politik kebangsaan Indonesia adalah proto nasionalisme Indonesia kemudian dimunculkan persepsi diametral dengan dasar negara,” ujar Alexander Spinoza, Aktivis Gerakan Boikot Pajak (Aktivis 98) dalam sebuh rilis seperti dikutip Nusantaranews.co, Jumat, 9 Juni 2017.
“Pancasila yang seharusnya diletakkan sebagai Sumen Bundeling van Alle Pancasila Krachten justru digunakan untuk meng-indetifikasi siapa kawan dan siapa lawan Pancasila serta Politik Pecah Belah”, sambung Alexander.
Sebelumnya, Mantan Aktivis 98 Forum Komunikasi Mahasiswa Jakarta (FKSMJ) Lutfi Nasution menegaskan bahwa, tiga tahun masa pemerintahan Tiga Problem Pokok Bangsa bukan hanya tidak menunjukkan arah perbaikan, justru semakin mundur dari kondisi sebelum tahun 2014
Pewarta/Editor: Achmad Sulaiman
