NUSANTARANEWS.CO, Jakarta – Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Al Muzammil Yusuf, mengungkapkan bahwa 14 calon komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) akan diberikan waktu 5-10 menit untuk menyampaikan visi misinya dalam Fit and Proper Test/FnP (uji kepatutan dan kelayakan).
Setelah itu, menurut Yusuf, para Anggota Komisi II DPR, sesuai dengan giliran fraksi yang hadir, akan melakukan pendalaman terhadap visi misi tersebut.
“Untuk besok 10 calon Bawaslu (Badan Pengawas Pemilu), setelah itu kita ambil putusan,” ungkapnya saat ditemui di Gedung DPR/MPR RI, Jakarta, Senin (3/4/2017).
Yusuf mengatakan, yang akan diperdalam oleh anggota nantinya tentu bisa dari berbagai aspek. Misalnya saja, ia mencontohkan, soal pengetahuan calon komisioner terhadap aturan dan Undang-Undang (UU) Pemilu, serta pengalaman mereka soal penyelenggaraan Pemilu.
“Aspek komitmen moralitas dan lain-lain saya kira integral. Ya semua aspek, nggak bisa kita selaku pimpinan batasi. Terkait pengetahuan UU, penyelenggaraan, kapasitas, moralitas integritas itu semua mungkin akan ditanyakan. Dan pimpinan akan mengatur semua fraksi punya hak untuk bertanya dalam jatah waktu yang kita sepakati nanti sampai malam,” ujarnya.
Padahal sebelumnya, pada satu minggu yang lalu, Komisi II DPR RI masih menolak untuk melakukan FnP tersebut. Bahkan beberapa Anggota Komisi II DPR RI meminta proses FnP tersebut ditunda hingga pembahasan Revisi Undang-Undang (RUU) Penyelenggaraan Pemilihan Umum rampung dibahas.
Menanggapi hal tersebut, Yusuf menuturkan, sepakatnya Komisi II atas digelarnya FnP dikarenakan surat dari Presiden sudah masuk ke DPR. Selain itu, Badan Musyawarah (Bamus) DPR pun sudah menugaskan Komisi II untuk melakukan FnP.
Terlebih lagi, lanjut Yusuf, pihaknya juga sepakat dengan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) untuk melakukan FnP tersebut. Hal itu karena para komisioner KPU yang lama akan habis masa jabatannya pada pertengahan April 2017 nanti.
Yusuf menambahkan, pihaknya akan memilih 7 orang dari 14 calon yang ada. Namun, ia mengatakan, bisa saja yang terpilih nanti kurang dari 7 orang.
“Memungkinkan saja, kalau FnP diberbagai tempat kan memang begitu bisa, pas kalau sesuai dengan kapasitas kalau ada masalah bisa kurang, kan pemerintah masih punya waktu dua minggu untuk melakukan seleksi ulang,” katanya. (DM)
Editor: Achmad Sulaiman
