PEMBUBARAN PT Pertamina Trading Limited (Petral) yang dituding sebagai tempat bercokolnya mafia migas telah berhasil dilakukan pemerintah pada hari Rabu tanggal 13 Mei 2015. Dan, sebagaimana pernyataan Menteri Energi dan Sumberdaya Mineral (ESDM) saat itu (sebelum di-reshuffle), yang diperkuat oleh pernyataan M Said Didu sebagai Staf Khusus Menteri ESDM beserta Faisal Basri sebagai Ketua Tim Reformasi Tata Kelola Migas, bahwa pembubaran Petral ini telah membuat Pertamina menghemat Rp 250 miliar per hari.
Total Penghematan
Maka, mengacu pada pernyataan angka penghematan sebesar Rp 250 miliar per hari yang telah dihasilkan oleh Pertamina tersebut dan jika dikalkulasi selama sebulan (rata-rata 29 hari kerja) seharusnya penghematannya sudah terakumulasi menjadi Rp 7,25 triliun. Berdasarkan penjelasan mantan Menteri ESDM yang kemudian digantikan oleh Ignasius Jonan ini, bahwa transaksi impor minyak yang beredar tiap hari sebesar $US 150 juta atau setara dengan Rp 1,7 triliun per hari, maka setelah pembubaran Petral, Pertamina bisa menghemat sebesar $US 22 juta (setara Rp 250 miliar) per hari. Jumlah penghematan Rp 7,25 triliun per bulan ini ternyata lebih besar dari laba Pertamina yang berhasil dibukukan pada tahun 2018 yang hanya mencapai sebesar Rp 5 triliun.
Sedangkan jika angka penghematan tahunan itu diakumulasikan selama setahun, maka penghematan yang berhasil dicapai Pertamina adalah sebesar Rp 87 triliun. Angka ini cukup besar apabila dikapitalisasi untuk memenuhi janji Presiden saat kampanye akan membesarkan kembali Pertamina mengalahkan Petronas, perusahaan migas milik Malaysia.
Selama 4 tahun pasca pembubaran Petral ini, maka penghematan yang terjadi mencapai Rp 348 triliun adalah angka yang dapat membantu keuangan negara terbebas dari utang luar negeri, mengatasi defisit APBN dan membuat harga BBM lebih layak bagi konsumen.
Berdasar kalkulasi penghematan per hari tersebut, sudah semestinya pembubaran Petral membawa manfaat dan dampak bagi perkembangan Pertamina serta membantu pemerintahan Presiden Joko Widodo dalam mendukung visi Trisakti dan Nawacita-nya.
Namun demikian, apakah kalkukasi penghematan atas pembubaran Petral membawa dampak kepada hilangnya atau paling tidak berkurangnya peran mafia disekitar bisnis pengadaan migas Pertamina? Publik menunggu kejelasan atas kedua manfaat dan dampak yang dijanjikan atas pembubaran Petral tersebut.
Termasuk pula, kemana aliran penghematan yang telah dibukukan ini dialokasikan dan didistribusikan sebagai bentuk pertanggungjawaban Pertamina sebagai Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang beroperasi atas perintah konstitusi ekonomi, pasal 33 UUD 1945.
Mafia hilang?
Selain daripada itu, pembubaran Petral juga harus mampu menjawab efektifitas dan efisiensi pemberantasan mafia migas yang selama ini mengganggu harga dasar pembelian sebagai pembentuk Harga Pokok Penjualan (HPP) Pertamina dan harga jual ke konsumen atau masyarakat. Ketiadaan perubahan harga jual ke konsumen yang lebih murah atas penghematan yang berhasil dilakukan membuat publik bertanya untuk apa digunakan Rp 250 miliar per hari tersebut?
Tidak hanya penghematan Rp 250 miliar per hari tersebut yang perlu dipertanyakan oleh publik, namun juga bagaimana proses transisi pengelolaan harta (asset) Petral yang telah dibubarkan itu? Apakah semua harta Petral berpindah tangan secara otomatis pada struktur baru yang dibentuk Pertamina, dan berapa jumlahnya?
Tentu harta yang dimiliki oleh Petral sangat signifikan juga dalam membantu keuangan Pertamina dan negara dalam pengelolaan usaha dan pengembangan kebijakan energi dan program-program pembangunan lainnya. Apabila struktur baru yang dibentuk oleh Pertamina, yaitu Integrated Supply Chain (ISC) merupakan sebuah langkah efektif dan efisien dalam memberantas mafia migas, maka seharusnya harga BBM kepada konsumen bisa lebih murah dibanding harga yang berlaku saat ini.
Sayangnya, kalkulasi penghematan Rp 250 miliar per hari inipun tak berdampak pada harga jual BBM ke konsumen menjadi lebih murah. Disaat harga keekonomian minyak dunia turun dari $US 100 menjadi $US 61,5 per barrel seharusnya penghematan Rp 250 miliar per hari atas pembubaran Petral ini berpengaruh pada harga jual BBM ke konsumen. Dengan tidak adanya perubahan atas pelayanan harga BBM kepada konsumen, maka patut diduga pembentukan ISC hanyalah sebagai pengganti peran Petral. Maka dari itu, publik patut menduga bahwa ISC adalah bentuk baru dari mafia migas di Pertamina.
Supaya dugaan publik terhadap eksistensi ISC ini tak mengarah pada adanya mafia migas baru. Oleh karenanya, Pertamina perlu segera menjelaskan secara transparan kepada publik sebagai langkah menjaga citra Pertamina dan nama baik Direktur Utama Pertamina yang baru menjabat selama kurang lebih 4 bulan sejak ditunjuk melalui RUPS tanggal 29 Agustus 2018.
Oleh: Defiyan Cori, Ekonom Konstitusi
