NUSANTARANEWS.CO, Jakarta – Total Rp 14.651 triliun realisasi anggaran pilkada sudah digelontorkan hingga 25 September 2020, pukul 16.00 WIB. Rincian anggaran tersebut antara lain untuk KPU sebesar Rp. 10,165 triliun atau 99,27%, Bawaslu Rp. 3,433 triliun atau 99,02%, Pengamanan Rp. 1,053 Triliun atau 69,36% rilis Kemendagri yang disampaikan oleh Dirjen Bina Keuangan Daerah Mochamad Ardian Noervianto, Sabtu (26/9).
Dikatakan lebih lanjut bahwa untuk 260 Pemda yang melaksanakan Pilkada telah 100% ditransfer ke KPU. Dengan catatan, masih terdapat 3 Pemda yang transfernya baru mencapai 70% yakni: Kota Bandar Lampung (66,67%), Kab. Boven Digoel (64,90%) dan Kab. Keerom (45,00%)
Sementara untuk Bawaslu, dikatakan Ardian untuk 259 Pemda telah 100% ditransfer ke Bawaslu – dengan catatan terdapat 3 Pemda yang transfernya kurang dari 70%, yaitu: Kota Bandar Lampung (63,16%), Kab. Keerom (63,16%), dan Kab. Waropen (57,33%).
Adapun Pemda (kabupaten/kota) yang realisasinya belum mencapai 100% secara keseluruhan meliputi: Prov. Lampung, yaitu Kab. Way Kanan (KPU: 94,46%), Kota Bandar Lampung (KPU: 66,67%/Bawaslu: 63,16%). Prov. Kalimantan Timur, yaitu Kab. Paser (KPU: 93,73%). Prov. Maluku Utara, yaitu Kab. Halmahera Utara ( Bawaslu: 79,08%). Prov. NTT, yaitu Kab. Sumba Barat (KPU: 90,00%/Bawaslu: 90,00%), Kab. Timor Tengah Utara (KPU: 99,98%). Prov.Papua, yaitu Kab. Merauke (KPU: 90,00%/Bawaslu: 90,00%), Kab. Waropen (KPU: 75,00%/Bawaslu: 57,33%), Kab. Supiori (Bawaslu: 87,50%), Kab. Boven Digoel ( KPU: 64,90%/Bawaslu: 90,00%), Kab. Keerom (KPU: 45.00%/ Bawaslu: 63,16%), Kab. Pegunungan Bintang (Bawaslu: 70,00%). Prov. Papua Barat, yaitu Kab. Raja Ampat (KPU: 80,74%/Bawaslu: 73,76%), Kab. Manokwari Selatan (Bawaslu: 99,98%).
Terkait dengan penganggaran kepada pihak pengamanan, Ardian menyatakan sudah 130 Pemda termasuk 9 Provinsi yang sudah transfer 100 %.
“130 Pemda (didalamnya ada Prov Sumbar, Prov Jambi dan Prov Kalteng) telah 100% transfer ke Pihak Pengamanan,” imbuhnya.
Diakhir, Ardian juga memberikan penekanan bagi daerah yang melaksanakan Pilkada belum selesaikan NPHD nya yang transfernya belum 100% untuk segera selesaikan transfernya, baik ke KPUD, Bawaslu Daerah, maupun Pengamanan. Terlebih bagi daerah yang saat tahap masa kampanye diisi Penjabat Sementara (Pjs).
“Khusus bagi para Penjabat Sementara (Pjs) yang tidak segera menyelesaikan NPHD nya, akan diusulkan kepada Mendagri agar Pjs tersebut diganti,” tegas Ardian. (Puspen Kemendagri)
