Connect with us

Hukum

Tolak Jadi Eksekutor Hukuman Kebiri, JARI Siap Seret IDI Ke Meja Hijau

Published

on

Ilustrasi hukuman kebiri pelaku kejahatan seksual

Ilustrasi hukuman kebiri pelaku kejahatan seksual

NUSANTARANEWS.CO – Keengganan Ikatan Dokter Indonesia (IDI) menjadi pelaksana hukuman kebiri terhadap pelaku kejahatan seksual berbuntut panjang. Padahal IDI sudah menegaskan bahwa pihaknya hanya berpegang pada sumpah dokter dan Kode Etik Kedokteran Indonesia. Dan Ketua Presidium IPW Neta S Pane juga sebelumnya pernah berucap bahwa pelaksana hukuman kebiri adalah tugas Polri melalui Kedokteran Kepolisian (Dokpol), bukan tugas IDI.

Baca: Hukuman Kebiri Melanggar Kode Etik Kedokteran

Mananggapi alasan IDI, Jaringan Advokat Republik Indonesia (JARI) malah justru mengancam akan menyeret IDI ke meja hijau. Pasalnya, IDI dituding bersembunyi di balik sumpah profesi. “Jangan sembunyi di balik sumpah profesi, polisi juga sumpah profesi tidak boleh melakukan eksekusi tapi UU memerintahkan harus, akhirnya dilakukan,” demikian pernyataan Ketua Umum DPP Jaringan Advokat Republik Indonesia (JARI) Krisna Murti di Jakarta seperti dikutip Antara, Jumat (17/6/2016).

“Atas keengganan IDI tersebut, kami tengah mengkaji dan menelaah, tidak menutup kemungkinan untuk melakukan upaya hukum memajukan gugatan perbuatan melawan hukum pada mereka,” tambah Krisna.

Krisna menjelaskan, penolakan IDI adalah bentuk pelanggaran hukum karena menolak menjalankan perintah dari aturan yang berlaku di Indonesia. “Termasuk penolakan menjalankan Perppu tentang kebiri oleh IDI yang memposisikan profesi dokter sebagai eksekutornya,” ucap Krisna.

Namun, Krina tidak mengungkapkan kapan gugatan terhadap IDI akan dilakukan karena pihaknya masih menunggu legislasi Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Kebiri disahkan di DPR sebagai pengganti Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. (Baca juga: Jokowi Dinilai Gagal Memahami Kejahatan Seksual)

“Nanti jika telah disahkan mereka masih tetap begitu, langsung kami gugat sekarang kan masih kajian. Pasalnya, kalau ini sudah disahkan harus dilaksanakan oleh kementerian atau lembaga dan institusi apapun,” tuturnya. (Ed/Ant)

Baca Juga:  IPW: Mabes Polri Harus Turun Tangan Usut Kerusuhan di Meranti

Loading...

Terpopuler