Connect with us

Ekonomi

Tolak Garam Impor, PMII Demo DPRD Jatim

Published

on

Tolak Garam Impor, PMII Demo DPRD Jatim, nusantaranewsco

Puluhan mahasiswa dari Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII)Surabaya menggelar aksi di depan gedung DPRD Jatim, Senin (22/7/2019), protes harga garam petani anjlok. (Foto: Setya N/NUSANTARANEWS.CO)

NUSANTARANEWS.CO, SurabayaHarga garam lokal anjlok hingga Rp 300, PMII Surabaya unjuk rasa di DPRD Jatim.

Puluhan mahasiswa dari Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII)Surabaya menggelar aksi di depan gedung DPRD Jatim, Senin (22/7/2019). Mereka menuntut agar pemerintah lebih serius untuk memberikan kesejahteraan kepada petani garam di Jatim.

Mohammad Budi mengatakan saat ini harga garam lokal anjlok mencapai harga Rp 300 hingga Rp 400 sehingga garam lokal kalah bersaing dengan garam impor.

Baca juga: Harga Garam Murah, Petani Garam Gelar Aksi di Depan Gedung DPRD Sumenep

Baca juga: Ketua DPRD Sumenep Janji Perjuangkan Tuntutan Petani Garam

Loading...

”Gara-gara kalah bersaing dengan garam impor tersebut, saat ini sedang ada penumpukan garam di gudang-gudang lahan pegaraman petani tambak,” jelasnya di lokasi demo, Senin (22/7).

Pria asal Madura ini mengatakan tahun 2018 pemerintah mengimpor garam dengan kuota yang sangat besar yaitu 3,7 juta ton dan tahun 2019 mengimpor lagi 2,7 juta ton.

”Ini sangat merugikan petambak garam dan menabrak mandat UU No 7 tahun 2016 tentang perlindungan dan pemberdayaan nelayan, pembudi daya ikan dan petambak garam,” ujar Budi.

Baca juga: Harga Garam Lokal Cuma Rp 300 Per Kg, BEM Nusantara Prihatin Nasib Para Petani di Jatim

Baca juga: Pemerintah Diminta Kembali ke UU 7 Tahun 2016 untuk Selesaikan Kisruh Garam

Sementara itu, dalam aksi tersebut PMII mengeluarkan beberapa tuntutan antara lain mendesak pemerintah membantu penyerapan petambak garam dengan harga Rp 1000 hingga Rp 2000 per/kg, merevisi segala peraturan yang berbenturan dengan UU No 7 tahun 2016, tolak impor garam dan meminta kepada gubernur Jatim untuk mengusulkan ke pemerintah terkait penetapan HPP (Harga Pokok Petani).

Baca Juga:  Apakah Garuda Indonesia Perusahaan Indonesia?

Pewarta: Setya N
Editor: Eriec Dieda

Loading...

Terpopuler