Connect with us

Hukum

Tokoh Senior Tidak Percaya Natalius Pigai Gagal Lolos Seleksi Administrasi Capim KPK

Published

on

Kepentingan Nasional Terancam, Kabinet Jokowi Abaikan Aspek Barier di Free Trade Mechanism di GATS WTO

Natalius Pigai, Mantan Komisioner Komnas HAM. (Foto: Istimewa)

NUSANTARANEWS.CO, Jakarta – Tokoh senior tidak percaya Natalius Pigai dinyatakan gagal lolos seleksi administrasi sebagai calon pimpinan KPK. Dia mengatakan Pigai pernah menjadi Komisioner Komnas HAM.

“Pigai adalah tokoh Papua yang cerdas dan plural. Korupsi sangat banyak di Indonesia Timur. Perlu tokoh Papua yang berani untuk berantas korupsi,” ujar Rizal Ramli kepada Rmol.id, Jakarta, Jumat (12/7/2019).

Natalius Pigai tidak masuk dalam daftar 192 Capim KPK yang dinyatakan lolos dalam seleksi perdana terkait kelengkapan administrasi.

Menurut Rizal Ramli, Pigai adalah sosok yang punya integritas, track record yang baik dan berani membela kebenaran. Sehingga, gagal lolosnya Pigai di babak seleksi administrasi bisa membuat publik meragukan kredibilitas Pansel Capim KPK yang diketuai Yeti Garnasih.

Baca juga: Seleksi Perdana Capim KPK: 13 Pendaftar dari Polri Lolos, 3 Komisioner KPK Maju Mulus

Baca juga: Natalius Pigai Heran Dirinya Tak Lolos Seleksi Administrasi Calon Pimpinan KPK

Baca juga: Mewakili Aktivis 98, Natalius Pigai Dinilai Patut Didukung untuk Menjadi Pimpinan KPK

“Pansel bisa dianggap tidak kredibel dan tidak objektif, juga tidak menpertimbangkan keseimbangan wilayah. Apakah Pansel sekadar mempertahankan status quo?,” ucap tokoh senior tersebut.

Sebelumnya Pansel Capim KPK diingatkan untuk tidak memilih para pensiunan hakim, jaksa, anggota polisi dan tentara yang sekadar hanya mencari kerja. Sebab, KPK harus tetap menjadi benteng pertahanan dan harapan masyarakat untuk kegiatan pemberantasan korupsi di tanah air. Institusi KPK juga perlu dibebaskan dari para mantan pejabat yang akan mencari pekerjaan tambahan setelah pensiun dari dinas aktif.

“Calon pimpinan KPK harus diisi oleh orang-orang yang teruji punya kemauan di atas rata-rata untuk pemberantasan korupsi. Orang-orang yang sudah selesai dengan urusan dunia dan pribadinya. Pimpinan KPK jangan sampai berasal dari para pensiunan penegak hukum atau yang akan memasuki masa pensiun beberapa bulan lagi,” kata politisi Partai Nasdem Kisman Latumakulita di Jakarta, Rabu (10/7).

Baca Juga:  Pendidikan Pertama Tamtama TNI-AD Gelombang II Resmi Ditutup

Baca juga: KPK Bukanlah Gudang Sampah untuk Pensiunan yang Mencari Kerja

Baca juga: Jika Terpilih Jadi Pimpinan KPK, Natalius Pigai Ingin Berantas Korupsi di Wilayah Timur Indonesia

“Sebaiknya calon pimpinan KPK dari unsur Polisi, Kejaksaan, TNI dan Hakim harus dikurangi. Bahkan bila perlu tidak diberikan peluang lolos sebagai calon pimpinan KPK. Sebab bisa menimbulkan citra buruk dalam penegakan hukum terhadap korupsi,” sambung Kisman.

Menurut Kisman, hal yang patut dihindari Pansel Capim KPK ialah lembaga anti rasuah diisi oleh unsur pimpinan dari Kejaksaan dan Kepolisian.

“Jika KPK diisi oleh unsur pimpinan dari Kejaksaan dan Kepolisian, maka sama saja dengan ingin memandulkan kelembagaan KPK dalam pemberantan korupsi. Sebab, kirerja KPK nantinya tidak berbeda jauh dengan kinerja kelembagaan Kejaksaan dan Kepolisian. Kemungkinan ini yang harus dihindari oleh Pansel calon pimpinan KPK,“ ujar Kisman. (eda/nus)

Editor: Eriec Dieda

Terpopuler