NUSANTARANEWS.CO, Nunukan – Tokoh Dayak Agabag minta pemerintah prioritaskan alutsista dan kesejahteraan aparat di perbatasan. Salah seorang dari 7 Warga Negara Indonesia (WNI) yang beberapa waktu lalu sempat ditahan Pasukan Gerakan Am (PGA) Malaysia dan telah dipulangkan ke Indonesia melalui Nunukan, Kalimantan Utara, Bajib Misak meminta Pemerintah lebih nemperhatikan kondisi wilayah perbatasan.
“Dari personil hingga alutsista nya, jujur saja saya sangat miris. Apalagi ini wilayah yang konon menjadi garda depan NKRI,” tuturnya, Rabu (17/2)
Bajib mengakui kapasitasnya hanyalah sebagai rakyat kecil mungkin saja suaranya tak bisa secara langsung merubah kebijakan, akan tetapi sebagai warga negara yang hampir setiap hari berhadapan langsung dengan kehidupan di tapal batas, ia wajib peduli.
Terlebih ketika dirinya sempat ditahan pihak keamanan Malaysia, ia semakin miris karena melihat langsung kondisi perbedaan antara TNI-Polri dengan Tentara Diraja maupun Polis negara tersebut.
Ia tak menampik bahwa kemampuan dan ketangguhan anggota TNI-Polri tak perlu diragukan lagi. Namun ia juga menegaskan bahwa kehebatan prajurit tanpa diimbangi kuatnya sarana juga akan menjadi salah satu penyebab lemahnya pertahanan negara.
Bajib mencontohkan alutsista utama dalam menjaga keamanan dan pertahanan negara di wilayah perairan, Speed Boat yang dimiliki pihak keamanan Malaysia jauh lebih modern dibanding milik TNI-Polri.
“Belum lagi kelengkapan dalam pos penjagaan dan jumlah personil. Sangat tak sebanding dengan luas wilayah yang harus TNI dan Polri jaga,” ujarnya
Untuk itu, ia minta agar Pemerintah benar-benar menseriusinya dengan memprioritaskan kebijakan dalam hal pertahanan negara di wilayah perbatasan. Termasuk juga dalam hal kesejahteraan prajuritnya, ia minta agar lebih ditingkatkan.
“Karena secara langsung keberadaan pihak aparat tentu akan berimbas pada lemah dan kuatnya kedaulatan negara,” tandas Ketua Komando Pertahanan Adat Dayak Agabag Kaltara tersebut.
Diberitakan sebelumnya, Bajjb berama 7 orang ditahan PGA Malaysia pada Rabu 10 Februari 2021 diperairan Selat Sebatik atas dugaan pelanggaran memasuki wilayah Malaysia. Selanjutya mereka dibawa ke Tawau untuk proses lebih lanjut. Atas kegigihan pihak Konsulat RI di Tawau dan lobi dari berbagai pihak, pada Rabu 17 Februari 2021 mereka ahirnya dapat dipulangkan.
Dari peristiwa tersebut, Bajib juga menilai bahwa harus ada pembenahan terkait batas wilayah. Pasalnya, di tempat tersebut tak ada penanda yang pasti sehingga sangat mungkin para nelayan atau pemakai jalur laut lainya dapat saja memasuki tanpa kesengajaan.
“Alangkah lebih baik kalau ditempat tersebut dibangun juga Pos Penjagaan milik Indonesia. Dengan begitu, selain aktualisasi dari kedaulatan, juga akan sangat membantu para pemakai jalur laut agar terhindar dari hal serupa seperti yang pernah kami alami,” tutupnya. (ES)
