NUSANTARANEWS.CO, Jakarta – Dalam rangka memperingati HUT TNI AU ke-71 di Halim Perdanakusuma, pengamat militer Susaningtyas Kertopati mengatakan jika TNI AU konsisten dengan konsep netwok centric operation maka langkah awal adalah mulai menggeser kekuatan tempur utama TNI AU di wilayah perbatasan mengingat jarak jelajah pesawat TNI AU sangat ditentukan dari mana pangkalan awalnya untuk airborne.
“Pidato Kasau (Kepala Staf Angkatan Udara, red) bahwa bagi pensiunan TNI AU mendapat rumah pribadi tentu harus disyukuri. Hal lain interoperabilitas harus didukung baik dalam politik anggaran maupun implementasinya. TNI netral dalam pemilu juga suatu keniscayaan,” kata dia, Jakarta, Senin (9/4/2018).
Baca juga: Intelijen Maritim: Data Gathering dan Network Centeric Warfare
“Jika TNI AU konsisten dengan konsep netwok centric operation, maka langkah awal adalah mulai menggeser kekuatan tempur utama TNI AU di wilayah perbatasan, mengingat jarak jelajah pesawat TNI AU sangat ditentukan dari mana pangkalan awalnya untuk airborne,” sambungnya.
Menurutnya, sesuai visi Presiden Jokowi Indonesia sebagai Poros Maritim Dunia, maka TNI AU dapat mengajukan konsep menjaga kedaulatan seluruh perairan dan daratan Indonesia selama 24 jam berdasarkan UNCLOS 1982 yang telah diratifikasi menjadi UU Nomor 17 tahun 1985.
“TNI AU juga dapat mengajukan konsep kedaulatan di udara sampai dengan batas ketinggian yang diatur menurut hukum internasional dan nasional hingga ruang angkasa,” katanya.
Baca juga: TNI AU Gelar Latihan Bertajuk Garuda Perkasa, Manuver di Wilayah Dirgantara Jember
Dia menilai, faktor ketiga yang tidak kalah pentingnya adalah dinamika konflik Laut Cina Timur dan Laut Cina Selatan, yang juta patut diperhatikan TNI AU, di mana dua negara yang menjadi aktor utama yaitu Korea Utara dan Cina telah mengembangkan rudal nuklir jarak jauh.
“TNI AU harus mengembangkan konsep Sistem Pertahanan Udara yang modern dan canggih melindungi keselamatan NKRI dengan menyiapkan sistem deteksi dini dan sistem interceptor. Perlu dikaji kedua sistem tersebut untuk mampu menangkis datangnya rudal nuklir tersebut di luar ZEE,” jelasnya.
Dari ketiga faktor tersebut, kata dia, sangat penting bagi TNI AU memodifikasi MEF, seperti penambahan radar GCI dan radar EW di seluruh Indonesia terutama bagian timur Indonesia. GCI itu singkatan Ground Control Interceptor dan EW singkatan Early Warning.
Kemudian, TNI AU juga patut menambah skuadron udara tempur agar mampu melaksanakan patroli udara rutin selama 24 jam, minimal frekuensi terbang malam sama dengan terbang siang.
“Jadi operational requirement dan technical specification kedua jenis radar tersebut tidak hanya untuk dog fight di udara antara pesawat TNI AU melawan pesawat musuh tapi juga harus mampu dog fight pesawat TNI AU menangkis rudal nuklir,” terang dia.
Baca juga: Enam Pesawat Hawk TNI AU Menjalankan Misi Tempur Menggunakan Rudal Maverick
Ditambahkan oleh sebab itu, penting pesawat-pesawat tempur TNI AU dipersenjatai rudal anti rudal jarak jangkau minimal 25 Nm (48 km). “Untuk personel yang harus ditingkatkan kapasitasnya adalah mengirim para perwira muda TNI AU menjadi Master dan Doktor ilmu ruang angkasa (space science) di luar negeri,” sebutnya.
“Tidak hanya sampai perbatasan. Harus bisa ke laut internasional karena doktrin pertahanan Indonesia adalah defense active. Jadi penting menekankan peningkatan kadar intelektual perwira TNI AU,” urai wanita yang karib disapa Nuning ini.
Selanjutnya, pergeseran Lanud TNI AU meliputi pembangunan landasan pacu baru berikut ground facilities dan kedua jenis radar GCI dan EW. Setelah tahapan tersebut baru digeser Skuadron Pesawat Tempurnya. “Yang patut dilakukan adalah melakukan simulasi skema penganggaran MEF dengan merubah sasaran prioritas dan efisiensi anggaran rutin operasional,” tuntasnya. (red)
Editor: Eriec Dieda
