Hukum

Titi Anggraini Sebut Pemilu 2019 Paling Besar dan Kompleks

Direktur Eksekutif Perludem Titi Anggraini dalam diskusi publik yang digelar Komisi Yudisial (KY) dengan tema "Mengawal Profesionalisme Hakim dalam Proses Peradilan Pemilu" di Ruang KK II, Gedung Bundar, Kompleks MPR,DPR/DPD, Senayan, Jakarta, Selasa (2/4/2019). (FOTO: Dok. @KomisiYudisial)
Direktur Eksekutif Perludem Titi Anggraini dalam diskusi publik yang digelar Komisi Yudisial (KY) dengan tema “Mengawal Profesionalisme Hakim dalam Proses Peradilan Pemilu” di Ruang KK II, Gedung Bundar, Kompleks MPR,DPR/DPD, Senayan, Jakarta, Selasa (2/4/2019). (FOTO: Dok. @KomisiYudisial)

NUSANTARANEWS.CO, Jakarta – Direktur Eksekutif Perludem Titi Anggraini menegaskan bahwa keterlibatan civil society sangat penting dalam mengawal pelaksanaan pemilu yang jujur dan berintegrasi.

Pasalnya, peserta pemilu tahun 2019 ini bertambah banyak. Menutur Titi, pemilu tahun ini merupakan pemilu paling besar dan kompleks. Sehingga dibutuhan keterlibatan civil society.

Hal tersebut disampaikan Titi dalam diskusi publik yang digelar Komisi Yudisial (KY) dalam rangka mendorong akuntabilitas pengadilan dalam menangani perkara pemilu dengan tema “Mengawal Profesionalisme Hakim dalam Proses Peradilan Pemilu” di Ruang KK II, Gedung Bundar, Kompleks MPR,DPR/DPD, Senayan, Jakarta, Selasa (2/4/2019).

“Pemilu tahun ini merupakan pemilu yang paling besar, kompleks, rumit dan kompetitif dari sisi teknis dan kontekstasi dalam penyelenggaraan pemilu di dunia,” ujar Titi dalam diskusi publik didukung oleh Kaukus Perempuan Parlemen RI (KPP-RI), Kaukus Perempuan Politik Indonesia (KPPI) dan Maju Perempuan Indonesia (MPI) itu.

Diskusi ini dibuka oleh Anggota KY Bidang Pengawasan Hakim dan Investigasi, Sukma Violetta. “Forum ini merupakan peringatan bagi kita bahwa banyak jalan untuk mengawasi proses pemilu agar mendapatkan kepastian hukum yang mutlak,” kata Sukma.

Baca Juga:  Serangan Fajar Coblosan Pemilu, AMI Laporkan Oknum Caleg Ke Bawaslu Jatim

Menurut Sukma, KY berkepentingan untuk menjamin bahwa hukum yang menangani perkara pemilu dalam persidangan pemilu berjalan secara profesional.

“Semua kerja kami selalu melibatkan elemen bangsa dan ditujukan untuk kepentingan publik, dengan metode yang juga diperuntukkan untuk publik dan bersinergi untuk kepentingan publik,” paparnya.

“Forum ini tidak ditujukan untuk mencari kesalahan kesalahan hakim tetapi untuk menjaga dan mengawasi proses pemilu yang adil,” tegas sukma.

Sementara itu, Ketua Divisi Media dan pengembangan Jaringan Kaukus Perempuan Parlemen RI Rahayu Saraswati Djojohadikusumo menyampaikan bahwa pihaknya mendukung penuh acara tersebut.

Ketua Divisi Media dan pengembangan Jaringan Kaukus Perempuan Parlemen RI Rahayu Saraswati Djojohadikusumo memberikan sambutan dalam diskusi publik yang digelar Komisi Yudisial, Selasa (2/4/2019). (FOTO: Dok. @KomisiYudisial)
Ketua Divisi Media dan pengembangan Jaringan Kaukus Perempuan Parlemen RI Rahayu Saraswati Djojohadikusumo memberikan sambutan dalam diskusi publik yang digelar Komisi Yudisial, Selasa (2/4/2019). (FOTO: Dok. @KomisiYudisial)

“Semoga dengan adanya diskusi publik ini kami bisa mendapatkan informasi yang akurat guna terwujudnya proses peradilan pemilu, karena saat ini pemilu menjadi Hot Issue, semua yang berhubungan dengan pemilu saat ini sangat sensitif,” harap Saraswati.

“Jadi kami sebagai tokoh-tokoh perempuan ingin memastikan informasi ini tersampaikan kepada publik,” imbuh Saraswati dalam sambutannya. (red/nn).

Editor: Achmad S.

Related Posts

1 of 3,157