NUSANTARANEWS.CO, Pamekasan – Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Pamekasan, Halili Yasin turut berkomentar terkait kebijakan perubahan anggaran keuangan.
Diketahui, Tim Anggaran Eksekutif Kabupaten Pamekasan memutuskan kebijakan baru terkait Perubahan Anggaran dan dana publikasi di dinas Kominfo Kabupaten Pamekasan.
Pemberian kebijakan anggaran publikasi yang terbilang minim membuat beberapa pihak merasa kecewa dan dirugikan, lebih-lebih para wartawan.
Ketua DPRD Kabupaten Pamekasan, Halili Yasin mengaku kaget dengan kebijakan Timgar Eksekutif usai mengetahui pengajuan dana publikasi yang disetujui hanya sekitar Rp 2 ratus juta dari pengajuan Rp 2 miliar.
“Wah ini saya kira sangat memprihatikan sekali, walaupun pihak eksekutif mengatakan anggaran sedang defisit,” jelasnya saat diwawancarai pada Rabu (16/11).
“Kenapa!! karena ini sebagai bentuk informasi yang perlu disampaikan kepada masyarakat. Supaya masyarakat tahu apa saja program dan kegiatan pemerintah yang sudah berjalan dan direalisasikan,” jelasnya.
Halili juga meminta Diskominfo untuk mengkaji ulang kegiatan publikasi dan anggaran yang diperlukan.
“Perlu diketahui, jadi ini semua tidak bisa dilepaskan dengan keberadaan media. Dan Dinas Kominfo ke depan harus betul-betul memperhitungkan, mengkaji sebenarnya untuk kegiatan publikasi ini yang diperlukan berapa. Tentu juga masuk batas kewajaran dan jangan juga terlalu tinggi supaya Tim Anggaran bisa mempertimbangkannya,” tegasnya lagi.
Di samping itu, dia juga menyarankan Diskominfo untuk mengajukan argumentasinya kepada Tim Anggaran supaya hal demikian tidak terulang lagi.
“Kalau seperti ini kan fatal, sehingga keberadaan media tidak berimbang di daerah kita. Dan saya berharap kejadian yang seperti ini tidak terjadi dan terulang lagi untuk tahun berikutnya,” imbuhnya.
Sebagai tindakan intervensi, dia berjanji akan mengawal persoalan PAK ini pada RKA di tahun 2023 nanti.
Oleh karena itu, Halili juga meminta maaf kepada semua perusahaan media yang telah mendedikasikan dirinya selama bertahun-tahun untuk Pemkab Pamekasan.
“Persoalan ini sungguh sangat tragis, saya meminta maaf kepada rekan-rekan media. Ke depan ayo kita berkomunikasi yang baik, kalau ada hal- hal yang sekiranya dibicarakan ayo bicarakan di awal biar tidak seperti ini lagi,” ungkap Halili.
“Ini kan sudah terlambat PAK sudah di Dok baru laporan ke kami. Dan mujur buat kami menjadi atensi di Banggar nanti. Kebetulan mulai besok sampai akhir bulan nanti sudah masuk ke pembahasan APBD 2023 bersama Eksekutif. Saya berjanji akan betul-betul mengawal persoalan ini,” pungkasnya. (mh)
