Tiga Tahun Jokowi-JK, Ini Pemicu Utang Negara Meroket Tajam

NUSANTARANEWS.CO, Jakarta – Genap tiga tahun pemerintahan Jokowi-JK pimpin Indonesia. Berdasarkan laporan para menteri, berbagai program dinilai berhasil dijalankan Jokowi. Salah satunya mengenai pembangunan insfrastruktur, yang disebut-sebut sebagai bukti sahih kesuksesan pemerintahan Jokowi.

Namun di balik gencarkan pembangunan infrastruktur ini justru memicu utang negara meroket tajam. Tercatat dalam 3 tahun Jokowi telah menyumbang utang negara mencapai Rp 1.261,52 Triliun.

Dalam laporannya, Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko (DJPPR) Kementerian Keuangan, Kamis (19/10) menyebut Jokowi telah menarik utang sangat besar selama tiga tahun terakhir. Dari total utang Rp 3.866,45 triliun hingga September 2017, naik sebanyak Rp 1.261,52 triliun.

Menko Perekonomian Darmin Nasution tak menampik bahwa pemerintahan Jokowi memang melakukan penarikan utang besar-besaran selama tiga tahun terakhir ini. Meski utang yang ditarik besar, namun Darmin Nasution mengaku tak mempermasalahkan, karena menurutnya digunakan untuk pembangunan infrastruktur, yang dinilainya sebagai hal produktif.

Baca Juga:
Rontoknya Pusat Perbelanjaan Picu Sri Mulyani Panik
Setelah Manggarai, Blok M, Glodok dan Tanah Abang, Kini Mangga Dua Terancam Tutup
Anomali Perekonomian Indonesia

Sebagaimana diketahui utang pemerintah per akhir September 2017 diambang tembus 4 ribu triliun, tepatnya Rp 3.866,45 triliun atau dalam sebulan naik mencapai Rp 40,66 triliun dibandingkan jumlah utang di Agustus 2017 sebesar Rp 3.825,79 triliun. Sejak awal masa kepemimpinan Jokowi kenaikan total utang pemerintah selama tiga tahun mencapai Rp 1.261,52 triliun, dari yang semula tahun 2014 hanya sebesar Rp 2.604,93 kini menjadi Rp 3.866,45 triliun.

Menteri Keuangan Sri Mulyani sendiri mengungkapkan, kenaikan jumlah utang pemerintah saat ini terjadi karena adanya defisit anggaran. Tahun ini defisit diproyeksi 2,92% terhadap PDB. “Kalau defisit ya memang harus ada kenaikan,” kata Sri Mulyani di Komplek Istana, Jakarta, Kamis (19/10).

Baca Juga:  Ada Apa Dengan Konsepsi Ketahanan Nasional Kita?

Biang Keladi Itu Bernama Infrastruktur

Pemicu terbesar meroketnya utang Indonesia tak lain adalah pembangunan insfrastruktur, yang dinilai oleh beberapa pakar ekonomi sebagai biang keladi atas anomali ekonomi di Indonesia.

Pada 14 Mei 2017 lalu, China Development Bank (CDB) telah resmi menandatangani perjanjian pencairan dana utangan sebesar Rp 13,300 triliun untuk proyek kereta cepat Jakarta-Bandung. Perjanjian itu, kata Menteri Luhut Binsar Pandjaitan (23/5) ditandangi langsung di Tiongkok. Yang ditandatangani langsung oleh Presiden Jokowi dengan Presiden Cina Xi Jin Ping.

Dana pinjaman utang dari negara Komunis itu sebenarnya tidak hanya untuk mega proyek kereta cepat yang kerap ‘dijual’ dalam iklan Meikarta saja. Melainkan juga untuk pembangunan infrastruktur lain di sejumlah wilayah di Indonesia. Inilah yang mesti dicermati.

Meskipun rakyat Indonesia sangat membutuhkan infrastruktur tapi konteks ini, kedaulatan dan kemerdekaan mestinya tidak bisa ditukar dengan apapun. Pembangunan infrastruktur yang sedang berlangsung seperti kereta cepat Jakarta-Bandung, Meikarta, Reklamasi serta pembangunan kawasan Industri Konawe, Sulawesi Tenggara secara purchasing power bukan untuk kepentingan bangsa Indonesia.

Baca Juga:
Luhut: Masuknya Buruh Tiongkok ke Indonesia, Memang Harus
Indonesia ‘Dijual’ Atas Nama Takhayyul Pembangunan
Tol Trans-Jawa, Indonesia Defisit Masa Depan

Ini yang sangat disayangkan, banyak kebijakan yang semestinya menjadi kewajiban negara khususnya menyangkut hajat rakyat Indonesia, justru oleh pemerintahan Jokowi diserahkan kepada swasta asing. Sebagai contoh kebijakan pembangunan ekonomi yang bersifat vital dan strategis seperti bidang infrastruktur, properti, tanah, air, rumah sakit dan pendidikan. Ini jelas sangat membahayakan bagi keberlangsungan kehidupan bangsa Indonesia serta keamanan nasional.

Sederet pembangunan tersebut, nantinya hanya akan menjadi beban politik, beban kedaulatan serta beban ekonomi nasional bangsa Indonesia di masa depan. Pada prinsipnya, proyek-proyek infrastruktur yang didanai Cina dengan menggunakan BUMN sebagai jaminan bukan solusi.

Baca Juga:  Habil Marati: Bukan Reklamasi tapi Pencaplokan Kedaulatan Wilayah Laut NKRI

Bermain Api di Tumpukan Jerami Kering

Seperti bermain api di tumpukan jerami kering, pemerintahan Jokowi tampaknya akan mengulang cerita Srilanka. Dikutip dari Reuters, pemerintah Sri Lanka beberapa bulan lalu resmi menanda tangani kesepakatan dengan Cina untuk menyerahkan aset BUMN-nya yakni Pelabuhan Hambantota ke tangan Cina. Tepatnya sejak pemerintah Sri Lanka dinyatakan tak mampu membayar hutang pada Cina.

Benar kiranya sikap kritis Sri Sultan Hamengku Buwono X (HB X) yang menolak keras pembangunan infrastruktur tol trans-Jawa. Dimana Sultan paham bahwa mega proyek pembangunan infrastruktur adalah hal dipaksakan dan tidak realistis. Pasalnya, ketika negara terus mengalami defisit, pemerintah justru memaksakan diri menghutang ke sana-kemari, sementara sektor ekonomi riil masyarakat terabaikan. Dalih percepatan ekonomi, jelas itu jawaban klise.

“Di Yogya tak ada jalan tol. Pemerintah Pusat juga sepakat, Saya (Sultan Jogja) tidak setuju adanya jalan tol, karena rakyat tidak akan mendapatkan apa-apa. Kalau jalan mau diperlebar itu silakan saja, tetapi jangan dibikin tol,” kata HB X (13/7).

Apa yang dikatakan HB X itu masuk akal, sebab jalan tol hanya akan menguntungkan bagi segelintir orang. Siapa? Tak lain adalah mereka para swasta-swasta asing yang loyal memberikan dana utangan kepada pemerintah.

HB X secara tegas mengatakan, tol hanya akan semakin memperlebar kesenjangan. Tak ada yang bisa diakses oleh rakyat secara ekonomi dari pembangunan itu.

“Keberadaan tol iku, sing diuntungke mung (yang diuntungkan hanya) pihak yang membuat tol saja, tetapi rakyat di skelilingnya gak dapat apa-apa. Karena jalan tol itu ditutup, orang di kiri kanan tol tak memiliki akses ke jalan. Kecuali harus bayar dan seringkali harus mutar-mutar dulu dan jauh pula. Kalau wilayah di luar Yogya, mau bikin tol, ya silakan saja, seperti di Bawen sampai Salatiga,” sambungnya.

Baca Juga:  Law Dimising of Return Terhadap President Jokowi, Jokowi Membutuhkan Habib Rizieq untuk Recovery

Ketahanan Pangan dan Energi Lemah

Selain masalah infrastruktur yang menjadi pemicu utang meroket dalam tiga tahun Jokowi-JK, pemerintah juga belum berhasil mengurangi ketergantungan impor, khususnya pangan dan energi. Setidaknya dari 2014 hingga 2016, impor beras justru terus meningkat tajam. Tahun 2014 sebesar 844,2 ribu ton, 2015 sebesar 861,6 ribu ton, dan 2016 sebesar 1,3 juta ton. Indonesia juga mengimpor garam, kedelai, gandum, dan lain-lain.

Sementara itu, untuk impor energi juga masih tinggi. Sebanyak 50 persen kebutuhan BBM di dalam negeri masih diimpor. Baik dalam bentuk mentah maupun BBM. Di sisi lain, lebih dari separuh produksi minyak di dalam negeri hanya dipegang oleh korporasi asing.

Pewarta/Editor: Romandhon