Hankam
Tiga Kritik Terhadap Penanganan Papua
Published
2 years agoon
Situasi unjuk rasa di Manokwari. (Foto: NUSANTARANEWS.CO)
NUSANTARANEWS.CO, Jakarta – Pengamat politik, Bin Firman Tresnadi mengkritik pemerintah dalam penanganan masalah Papua yang disebut lebih mengedepankan pendekatan keamanan ketimbang dialog. Dan diketahui, sedikitnya 6.000 personel gabungan TNI-Polri dikerahkan untuk pengamanan di Papua dan Papua Barat.
Menurut Firman, mobilisasi aparat keamanan ke Papua bukan langkah tepat.
“Pasukan keamanan yang berjumlah 6 ribu bukan cara yang tepat, karena selain akan mengungkit trauma OAP terhadap berbagai macam bentuk kekerasan yang pernah dialami juga pemerintah tidak memiliki itikad baik untuk menyelesaikan persoalan Papua dengan jalan dialog,” kata dia melalui keterangannya kepada redaksi, Jakarta, Minggu (1/9/2019).
Menurutnya, pola dan metode ini sudah bertahun-tahun terbukti gagal untuk mendorong perdamaian di bumi Papua. “Perlu dicatat, pola seperti ini akan semakin menyuburkan perlawanan dan semakin menjauhkan jalan dialog,” ujarnya.
Kedua, kata dia, adanya sweeping terhadap para peserta aksi yang menuntut referendum yang dilakukan ormas-ormas pendukung NKRI justru akan semakin membuat konflik semakin tajam.
“Potensi konflik horizontal jauh lebih berbahaya karena akan menimbulkan trauma yang semakin dalam dan perpecahan yang akan jauh lebih sulit diperbaiki ke depannya. Aparat harus menindak tegas sweping-sweeping yang dilakukan oleh ormas-ormas tersebut terhadap para peserta aksi yang menuntut referendum tersebut,” jelas dia.
Berikutnya, kritikannya terkait penangkapan aktivis pro kemerdekaan Papua.
“Dalam demokrasi, setiap orang memiliki hak untuk menyampaikan pendapat sesuai aspirasi politiknya. Begitu juga bagi kawan-kawan yang menyuarakan referendum. Hal tersebut bukanlah sebuah kejahatan selama dilakukan dengan cara-cara damai,” terangnya.
“Penangkapan terhadap Surya Anta dan kawan-kawannya dengan dalih mengibarkan bendera bintang kejora di depan istana tidak dapat dibenarkan. Oleh karena itu, Surya Anta dkk harus dibebaskan tanpa syarat,” serunya. (eda/ed)
Editor: Eriec Dieda
You may like
Papua dan Cara Pandang Kita
Poros Prabowo-Megawati Diprediksi Bakal Segera Terwujud, Koalisi Pemerintah Mungkin Terpecah
Golkar Partai Terbuka, Jabatan Ketua Umum Tidak Boleh Dua Kali
Ini Penyebab Terjadinya Migrasi Pemilih Jokowi di Pilpres 2019
Soal Undecided Voters, Rocky Gerung: Bukan Golput dan Akan Jadi Penentu Kemenangan
Pengamat Ekonomi: Proyek Infrastruktur Tuntas, Jokowi Harus Pikirkan SDM
Terbaru
Kebakaran Hutan dan Lahan di Tanah Air Turun Hingga 82 Persen
NUSANTARANEWS.CO, – Jakarta – Kebakaran hutan dan lahan di tanah air turun hingga 82 persen. Data tersebut dihimpun dari 2019...
IA ITB Akan Pilih Ketua Umum Secara E Voting Berbasis Data Dukcapil
NUSANTARANEWS.CO, Jakarta – IA ITB akan pilih ketua umum secara E-Voting berbasis data dukcapil. Ikatan Alumni Institut Teknologi Bandung (IA...
Ketum SEMMI Jakarta Selatan: Sosok Walikota Jaksel yang dipilih harus tegas dan Solutif
NUSANTARANEWS.CO, Jakarta – Ketum SEMMI Jakarta Selatan: Sosok Walikota Jaksel yang dipilih harus tegas dan solutif. Diskusi yang digelar oleh...
Bupati Sumenep Kunjungi Lokasi Terdampak Banjir Ponpes Darul Ulum Ganding
NUSANTARANEWS.CO, Sumenep – Bupati Sumenep kunjungi lokasi terdampak danjir Ponpes Darul Ulum Ganding. Bupati Sumenep Ahmad Fauzi mengunjungi Pondok Pesantren...
Tolak KLB dan Dukung Ketum AHY, Demokrat Jatim Gelar Apel Siaga Virtual
NUSANTARANEWS.CO, Surabaya – Tolak KLB dan dukung Ketum AHY, Demokrat Jatim gelar apel siaga virtual. Untuk membuktikan kesetiaan terhadap kepemimpinan...