Oleh: Salamuddin Daeng*
NUSANTARANEWS.CO – Pertarungan Pasar Pemilu 2019. Tanpa terasa Pemilu 2019 tidak lama lagi, yakni dua setengah tahun lagi. Tahun-tahun mendatang akan menjadi tahun perkelahian di antara elite oligarki Pemerintahan Jokowi, merebut sumber-sumber ekonomi untuk mengumpulkan amunisi menyongsong Pemilu dan Pilpres.
Mengapa perlu dana besar menghadapi pemilu 2019? Dalam era demokrasi liberal sejak reformasi 1998 telah mengubah wajah demokrasi perwakilan Indonesia menjadi demokrasi yang serba uang. Pemilukada langsung, pilpres langsung, pemilihan anggota legislatif, semua merupakan pertarungan uang. Siapa yang punya uang banyak, siapa yang didukung uang, siapa yang didukung para taipan pemilik uang, maka dia akan memenangkan demokrasi liberal ala Indonesia.
Politik dan pemerintahan yang dibangun diatas fondasi demokrasi liberal sekarang ini akan menjadi politik dan pemerintahan pemburu uang. Sehingga nantinya modal asing dan taipan adalah pemegang saham terbesar dari pemerintahan. Partai politik bekerja seperti perseroan terbatas (PT), pimpinan partai adalah CEO, anggota DPR adalah marketing, birokrasi pemerintahan adalah karyawan dari asing, taipan dan partai politik.
Mengapa ESDM Menjadi Lahan Jarahan?
Sektor Energi dan Sumberdaya Mineral (ESDM) adalah sektor kunci dalam ekonomi Indonesia. Sektor ini adalah fondasi kapital nasional, komoditi perdagangan paling penting, sumber pembentukan keuangan nasional. Sektor ESDM merupakan tempat oligarki Indonesia tumbuh, berkembang, memperbesar kapasitas ekonomi dan dominasi mereka. Sektor ESDM adalah sasaran penguasaan paling penting dan tiang utama bagi dominasi oligarki Indonesia.
Meskipun sektor ini 75-80 % oleh pihak asing, namun dari sisanya telah sangup membuat kapitalis Indonesia, elite Indonesia, taipan Indonesia dan birokrat Indonesia kaya raya. Meski kapasitas kekayaan oligarki nasional tidak sebesar tuan tuan modal asing mereka, namun dengan sumber daya dari sektor ESDM akan sanggup menopang mereka pada puncak tertinggi politik Indonesia.
Bagaimana tidak, lebih dari 13 ribu sampai 14 ribu transaksi dalam sektor migas Indonesia, mulai dari eksplorasi, produksi, perdagangan, keuangan, jasa jasa dalam migas. Tambang mineral tidak kurang dari itu. Perusahaan tambang emas terbesar di dunia Freeport beroperasi di Indonesia. Perusahaan tambang emas terkaya di dunia Newmont beroperasi di Indonesia. Belum lagi Indonesia berada dalam urutan 1 sampai dengan 10 diseluruh komoditas ekonomi pertambangan terpenting di dunia.
Intinya, sektor ESDM adalah ladang perburuan modal atau kapital dan merupakan lahan uang paling penting bagi pengusaha, birokrat dan taipan nasional. Sektor ESDM adalah sumber dana utama oligarki nasional dalam rangka merebut kekuasaan dan mempertahankan kekuasaan mereka.
Itulah mengapa sistem pengelolaan energi dan sumber daya mineral Indonesia dibuat kacau, banyak grey area, banyak ruang abu abu, banyak lubang lubang. Itulah mengapa dalam sektor ESDM banyak regulasi, aruran, banyak lembaga berwenang dan banyak struktur. Dalam sektor ESDM rantai suplai yang panjang, berliku liku dan rumit serta tidak mudah dipahami awam. Apakah karena sektor ini rumit? sophisticate? Bukan! Masalah yang seharusnya sederhana dibuat tidak sederhana dan kompleks. Agar apa? Agar semua kepentingan bisa bermain dengan leluasa.
Siapa Menjarah Sektor ESDM?
Siapa yang paling kuasa dia akan mendapatkan bagian paling besar dari hasil migas dan sumber daya alam minerba. Bagaimana struktur dan formasi kekuasaan migas dalam sistem, konstitusi dan regulasi yang berlaku sekarang ini?
Pada puncak penguasaan ESDM ada modal asing yang sudah ratusan tahun melakukan penjajahan dalam sektor ESDM. Modal asing sudah mengeruk kekayaan alam Indonesia terhitung sejak era kolonial. Kekayaan alam diangkut ke luar negeri. Kekayaan alam diolah di luar negeri. Uang hasil penjualan ditempatkan di bank bank asing dan di luar negeri. Penguasaan asing atas sektor ESDM masih berlangsung hingga hari ini. Menggangu domonasi modal asing berarti celaka, mereka menghalalkan segala macam cara untuk mempertahankan dominasi. Jangan coba coba melawan mereka kalau tidak benar benar kuat.
Pada puncak lainnya adalah Presiden Republik Indonesia. Presiden adalah penguasa minyak dan minyak, minerba dan mineral. Dari sanalah sumber keuangan presiden, sumber tabungan presiden, tempat presiden mendapatkan uang. Kwik Kian Gie menyatakan hanya Presiden dan menteri keuangan yang tau tentang uang yang ada dari dan dalam migas, lain dari itu tidak ada yang tau. Presiden mau berapa dari hasil minyak, gas dan tambang mineral tinggal sebut. Biasanya presiden langsung bersekutu dengan modal asing.
Di bawah presiden ada menteri keuangan, tukang bagi uang. Dialah yang mengetahui benar berapa uang hasil migas dan minerba yang sesungguhnya, berapa yang harus dibagi kepada tuan tuan, berapa yang harus diserahkan kepada negara. Menteri keuangan juga yang menikmati pertama kali ekspor minerba, dia yang menetapkan pajak atau bea keluar. Jadi menteri keuangan tau persis berapa migas dan minerba yang keluar berapa yang masuk dan berapa yang dicuri. Data yang sebenarnya tidak akan pernah dibuka secara transparan kepada publik. Data tentang penerimaan migas, berapa cost recovery atau biaya yang dikeluarkan pemerintah untuk mengelola migas, semua tidak mungkin benar dan tidak mungkin jujur.
Pada barisan ketiga adalah lembaga lembaga independen yang lahir dalam era reformasi. Di dalam migas ada badan badan seperti BPH migas penguasa hilir minyak dam gas, SKK migas penguasa hulu minyak dan gas yang menjual migas hasil ekploitasi dalam negeri, membeli minyak impor dan melakukan ekspor minyak. Lembaga lembaga ini awalnya dibentuk dengan UU migas yang dibiayai asing dan menjadikan lembaga lembaga independen ini bekerja untuk modal asing melanggengkan asing untuk menjarah kekayaan alam Indonesia. Hanya DPR yang bisa memanggil lembaga ini sewaktu waktu. Karena umummya ketua lembaga lembaga ini diseleksi oleh DPR.
Barisan berikutnya adalah menteri koordinator yang mengkoordianatori migas. Sekarang ada Menteri koordinator bidang Maritim yang diserahkan tugas membawahi ESDM. Menteri ini memiliki kemampuan untuk menjangkau semua ruang dalam gelapnya industri migas dan tambang. Tangannya bisa menjangkau semua lubang dimana kemungkinan uang hasil migas berada. Jika pejabat menteri ini kebetulan seorang pengusaha di bidang ESDM maka itu akan lebih menyempurnakan cara cara dalam merampok kekayaan negara.
Penikmat hasil ESDM yang cukup besar adalah kementrian BUMN adalah kementrian ini yang mebawahi berbagai BUMN yang mengelola minyak, gas, mineral dan batubara seperti Pertamina, PGN, Antam, PLN dll. Kementrian ini memiliki jangkauan langsung terhadap setiap sen pengeluaran dan pendapatan perusahaan migas. Apabila ada penjarahan oligarki nasional melalui kebijakan kepada BUMN, maka menteri ini yang mungkin pertama kali memiliki kekuatan untuk melakukannya.
Pada barisan di bawahnya ada Menteri ESDM, posisinya hanya eksekutor dari perintah presiden, kekuasaannya minim, hanya tau sedikit tentang sektor ini, sulit baginya menembus brigade para mafia yang memiliki kekuasaan lebih besar dan dilindungi penuh oleh perangkat hukum nasional dan internasional. Menteri bidang ini membuat regulasi, tapi minyak dan mineral tidak tersentuh oleh dia, karena yang memegang migas adalah asing, SKK migas, BPH migas. Karena tidak memiliki jangkauan langsung pada pengerukan, penjualan migas, dan keuangan migas, menteri ESDM dijadikan martir untuk melanggengkan penjarahan oleh asin dan mafia migas. Dalam posisi menteri ESDM ini maka ditempatkan orang yang isi kepalanya bisnis.
Di tengah situasi keterdesakan fiskal yang dihadapi pemerintah, keterdesakan uang yang dihadapi oleh para oligarki nasional, sektor ESDM akan menjadi ladang perburuhan para serigala lapar, dicabik-cabik, dikoyak-koyak, hingga tidak ada yang tersisa.
Pusaran penjarahan paling penting adalah Pertamina. Semua punya kepentingan untuk memguasai Pertamina, baik asing, presiden, menteri maritim, menteri Esdm, pasti mereka sangat bernafsu untuk menguasai, mengendalikan Pertamina. Telah lama Pertamina dijadikan ajang pamerasan untuk memuaskan nafsu elite politisi. Seluruh rantai suplai dalam Pertamina mulai dari infrastruktur, produksi, distribusi, penjualan, ekspor dan impor menjadi ajang bancakan politis. Tinggal satu basis pertahanan Pertamina yakni Serikat pekerja yang belum dikendalikan oligarki. Target akhir oligarki adalah menghancurkan Pertamina sehingga nanti bisnis migas jatuh keuangan asing dan taipan sebagai mana sektor tambang lainnya.
Bagaimana Menyelamatkan ESDM?
Untuk menyelamatkan ESDM caranya mudah, sentralisasi penguasaan dan integrasi pengelolaan. Penguasaan ESDM harus tersentralisasi di tangan satu komando. Dibawah kekuasaaan itulah cabang cabang produksi ESDM dikerjakan. Karena semakin terpecah, semakin banyak lembaga, semakin luas fragmentasi, semakin banyak yang merampok kekayaan migas dan minerba milik negara dan rakyat Indonesia ini.
Sekarang tidak jelas siapa yang paling berkuasa di ESDM. Presiden? Bisa ya, bisa juga tidak! Bisa juga presiden tidak tahu-menahu, bisa saja Presiden terima mentahnya saja. Atau SKK migas, BP Migas, Menteri ESDM, Menteri BUMN, Menteri Maritim, Menteri keuangan? Semua berkuasa. Pihak pihak dengan sifat, kepentingan dan tujuan yang berbeda mulai dari harimau, singa, serigala, heyna, kucing, anjing, makan dalam satu piring, tidak mungkin bisa! Dengan demikian hanya diperlukan satu lembaga yang akan mensentralsiasi kembali penguasaan migas, sebagai manifestasi perpanjangan tangan negara.
Lembaga itu nanti yang akan secara power full melakukan integrasi pengelolaan migas, integrasi hulu hilir, integrasi antara BUMN migas, integrasi antara migas dengan listrik dan energi lainnya, integrasi antara migas, minerba dengan keuangan, perbankan. Lembaga-lembaga yang kurang atau tidak diperlukan seperti SKK migas, BPH migas seharusnya dibubarkan saja karena posisinya hanyalah merecoki saja.
Menko Maritim yang diserahkan tugas membawahi ESDM adalah kekuasaan yang mengada ada dan tidak ada relevansinya. Kewenagan Menko Maritim terhadap ESDM hanya berguna untuk mengaduk-aduk ESDM, meminta jatah hasil ESDM, atau memoloskan proyek-proyek para sekutunya ke dalam ESDM. Campur tangan Menko Maritim dalam ESDM tidak diperlukan, atau hanya merecoki saja.
Menteri BUMN seharusnya tidak lagi mengurusi migas. Seharunya BUMN migas diubah statusnya sebagai Perusahaan Negara (PN) yang bekerja untuk negara, menghasilkan pendapatan negara, didukung oleh keuangan negara. Dengan demikian perusahaan negara di bidang migas dan minerba dapat menjadi fondasi utama bagi pembangunan sektor lain, sektor industri, sektor perdagangan, keuangan dan jasa jasa.
Paling penting adalah negara mengontrol migas karena dengan kekuasaan mengontrol migas berararti mengontrol segenap aspek ekonomi dan sosial politik nasional. Membenahi institusi, regulasi, struktur pengelolaan energi dan sumber daya mineral adalah tugas utama dan paling berat yang terpaksa harus kita tanggung untuk mengahiri perampokan kekayaan nasional oleh asing, taipan dan oligarki.
*Penulis adalah Pengamat Ekonomi dari Asosiasi Ekonomi Politik Indonesia (AEPI)
