NUSANTARANEWS.CO, Surabaya – Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa meluncurkan program perlindungan sosial penanganan dampak inflasi dan kenaikan Bahan Bakar Minyak (BBM).
Peluncuran ini dilakukan bersamaan dengan Kick Off rangkaian peringatan Hari Jadi ke-77 Provinsi Jawa Timur Tahun 2022 di Surabaya, Jum’at (16/9).
Gubernur Khofifah mengatakan program perlidungan sosial yang diluncurkan Pemprov Jatim ini sengaja dihadirkan guna meringankan beban dan membantu masyarakat yang terdampak kenaikan harga BBM.
Tidak hanya itu, Gubernur Khofifah menjelaskan bahwa berbagai skema pembiayaan untuk program perlindungan sosial ekonomi ini juga dilakukan untuk mengantisipasi terjadinya inflasi pasca kebijakan kenaikan harga BBM yang dikhawatirkan membuat daya beli masyarakat melemah.
“Ada beberapa hal yang kita ingin bangun komitmen dan plan of action bersama untuk bisa menyegerakan pengendalian inflasi dalam berbagai bentuk bantalan ekonomi dan bantalan sosial. Tentunya ini diharapkan bisa membangun semangat kita untuk bisa mewujudkan optimisme Jatim Bangkit,” katanya.
Ditegaskan Gubernur Khofifah, skema pembiayaan yang digelontorkan Pemprov Jatim totalnya sebesar Rp 257 miliar. Total anggaran tersebut tersebar dalam banyak program.
“Ada berbagai program bantalan sosial dan perlidungan sosial yang kita luncurkan. Semoga bisa menjadi penguat sektor-sektor yang terdampak,” tegas Gubernur Khofifah.
Rincinya terdiri dari, pemberian Top Up Bantuan bagi Penerima Program Asistensi Sosial Penyandang Disabilitas (ASPD) sebesar Rp. 600.000 per orang untuk 4.000 orang sasaran dengan total bantuan senilai Rp. 2,4 miliar.
Kemudian Bantuan Sosial bagi 24.271 Pengemudi/Ojek Konvensional maupun Online dengan nilai bantuan masing-masing sebesar Rp. 600.000,-. Total bantuan untuk pengemudi ojek ini mencapai Rp 14,562 miliar.
Selain itu juga ada program Pembebasan Pajak Kendaraan Bermotor bagi 34.917 Angkutan Umum Orang dan barang, dengan total anggaran sebesar Rp. 64,147 miliar.
Tak hanya itu Bantuan Sosial juga diberikan Pemprov Jatim bagi 30.000 pelaku Usaha Mikro, dimana masing-masing pelaku usaha mikro mendapatkan bantuan sebesar Rp. 600.000,- dengan total bantuan sebesar Rp 18 Mmliar.
Selanjutnya pemberian Bantuan Sosial bagi 20.770 Nelayan. Dimana masing-masing nelayan akan mendapatkan bantuan sebesar Rp. 600.000,- Khusus untuk nelayan Pemprov Jatim menyediakan bantuan dengan total anggaran sebesar Rp. 12,462 Miliar.
Kemudian untuk mengantisipasi adanya inflasi dari sektor pangan, Pemprov Jatim juga akan menggelar Lumbung Pangan Jatim dan Pasar Murah di 5 Bakorwil dan 25 Pasar Rakyat. Program ini disiapkan anggaran sebesar Rp 17,7 miliar.
Tak ketinggalan, sektor pertanian juga akan mendapatkan perhatian. Dimana Pemprov Jatim mengucurkan Bantuan Program Pekarangan Pangan Lestari berupa Paket Hidroponik, Benih Bibit Hortikultura, Kolam Lele bagi 100 Kelompok (5.000 Rumah Tangga). Masing-masing penerima akan mendapatkan Rp 30 juta, dengan Total Bantuan senilai Rp. 3 miliar. juga akan digelar Gelar Pasar Pangan Murah di 20 Lokasi, Total Anggaran sebesar Rp. 600 Juta.
Di sisi lain, khusus untuk sektor transportasi, Gubernur Khofifah menegaskan bahwa akan diberikan Subsidi Transportasi berupa Subsidi Angkutan Kapal Perintis dengan total subsidi sebesar Rp 15 Miliar.
Selain itu juga akan diberikan Subsidi Penumpang Bus Trans Jatim senilai Rp 9 miliar.
Berikutnya juga ada Program Bantuan Sosial Reguler berupa PKH Plus bagi 40.000 Keluarga, dengan Total Bantuan sebesar Rp. 80 miliar.
“Tidak hanya itu itu, kami juga terus mengoptimalkan program dan kegiatan melalui Optimis Jatim Bangkit, yaitu, Optimis Bangkit dalam Pemulihan Ekonomi Jawa Timur yang fokus pada menggerakkan kembali Agro Industri, Pariwisata dan Investasi untuk menyerap tenaga kerja yang kehilangan pekerjaan,” tandas Gubernur Khofifah.
Hal ini juga dilakukan untuk menggerakkan usaha-usaha lain yang terkait melalui Pemulihan Industri dan Perdagangan. Transformasi Bisnis Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Akselerasi Investasi, Optimalisasi Jatim Agro dan Ketahanan Pangan, serta Penguatan Koperasi dan UKM.
“Kemudian ada program Optimis Bangkit dalam Pembangunan Manusia. Hal ini dilakukan dengan peningkatan akses pendidikan menengah atas dan menengah kejuruan, serta pendidikan khusus dan pendidikan layanan khusus. Juga, peningkatan kualitas manajemen pelayanan pendidikan, peningkatan mutu teknologi informasi, dan komunikasi pendidikan,” kata Gubernur Khofifah.
Selanjutnya, kata Gubernur Khofifah, adapula program Optimis Bangkit dalam Penyediaan Lapangan Kerja, yang dilakukan dengan meningkatkan kualitas produktivitas dan kompetensi tenaga kerja. Serta dengan meningkatkan penempatan penduduk potensial di daerah transmigrasi, meningkatkan penempatan dan perluasan kesempatan kerja, mengembangkan market place profesi millenial melalui Millenial Job Center atau MJC.
“Program Optimis Bangkit lainnya yakni dalam hal Pengentasan Kemiskinan, melalui sinkronisasi program penanggulangan kemiskinan antara pusat dan daerah, meningkatkan keberlangsungan usaha mikro dan kecil, meningkatkan pembangunan, pemberdayaan, dan pembinaan masyarakat desa, serta mendukung sistem PKH Plus,” kata orang nomor satu di Jatim ini.
“Optimis Jatim Bangkit tidak hanya menjadikan kita percaya diri tapi kita dapat meyakini bahwa Jawa Timur mampu bangkit berdiri dan berlari usai pandemi,” imbuh Khofifah.
Secara khusus Gubernur Khofifah juga meminta Bupati/Walikota untuk bisa melakukan koordinasi secara intensif dengan seluruh jajaran untuk melakukan langkah-langkah strategis karena ada kekhawatiran kalau penyesuaian harga di beberapa daerah yang sangat fluktuatif. Hal itu menurutnya akan berpotensi membuat daya beli masyarakat turun. Kalau daya beli turun dan tidak diantisipasi maka ia khawatir kemiskinan potensial bisa bertambah.
“Mari kita antisipsi semua situasi ini dengan baik sehingga daya beli masyarakat tetap tinggi, salah satunya melalui bantalan-bantalan ekonomi dan sosial ini. Itulah kenapa kita meluncurkan total ada Rp. 257 miliar untuk bantalan ekonomi dan bantalan sosial di dalam proses pengendalian inflasi di Jawa Timur,” katanya.
Khofifah mengatakan, jumlah ini sebetulnya tidak besar. Oleh karena itu, ia meminta dana transfer umum dari kabupaten/kota menjadi bagian yang sangat penting untuk disegerakan, diluncurkan dan dipastikan sampai kepada masyarakat dengan baik dan tepat sasaran.
Selain itu, lanjutnya, BPS juga tengah melakukan Rakor Pendataan Awal Registrasi Sosial Ekonomi (Regsosek) Kab/Kota di Jatim. Untuk itu ia meminta Bupati/Walikota dapat membangun komunikasi dan koordinasi dengan BPS. Serta berkoordinasi dengn camat di masing-masing kabupaten kota.
“Tolong panjenengan timbali kepala desa dan lurah di masing-masing kabupaten kota. Komunikasi dan koordinasi harus dibangun karena ini akan memberikan penguatan dari input satu data Indonesia. Ini menjadi bagian yang sangat penting karena pertama kali dilakukan selama Indonesia ada, karena anggarannya besar dan ini anggaran pusat,” jelasnya.
“Inilah cara untuk bisa melakukan verifikasi dan validasi data jangan sampai kemudian ada kesalahan-kesalahan sasaran di dalam memberikan program-program perlindungan sosial,” imbuhnya. (setya)